JK: Demokrasi Kerap Dijadikan Alasan Menyerang Negara Lain

Riva Dessthania Suastha , CNN Indonesia | Kamis, 07/12/2017 15:08 WIB
JK: Demokrasi Kerap Dijadikan Alasan Menyerang Negara Lain Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan demokrasi kerap dijadikan alasan negara besar untuk menyerang negara lainnya. ( CNN Indonesia/Lalu Rahadian)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan demokrasi kerap dijadikan alasan suatu negara besar untuk menyerang negara lainnya. Padahal, menurutnya, demokrasi merupakan paham yang seimbang di mana kesejahteraan dan kontribusi rakyat menjadi prioritas.

“Bagi kami [Indonesia] demokrasi bukan lah tujuan, tapi alat untuk membawa kita mencapai tujuan tersebut. Namun, banyak negara besar yang menjadikan demokrasi sebagai agama/tujuan dan alasan untuk menyerang negara lain, yang mana kehidupan bangsa itu malah menjadi jauh lebih buruk dari sebelumnya,” kata JK saat membuka Bali Democracy Forum ke-10 di Serpong, Banten, Kamis (7/12).

JK mengatakan pernyataannya itu didasari oleh sejumlah pengalaman yang dialami beberapa negara di Timur Tengah. Terutama saat Arab Spring melanda sekitar akhir 2010 lalu. Ketika itu, protes besar-besaran hingga kudeta terjadi di beberapa negara di kawasan, menuntut pemerintah digulingkan.



Krisis itu dimulai dari revolusi di Tunisia yang lantas merambat ke beberapa negara lainnya seperti Mesir, Libya, Yaman, Suriah, hingga Bahrain.

“Lihat Irak, Suriah di mana demokrasi dipaksakan, diserang oleh Amerika kemudian kehidupan negeri itu jauh lebih buruk dari sebelumnya. Lihat juga bagimana Libya hari ini. Saya kira tujuannya lebih jelek daripada yang dipikirkan,” kata JK.

JK mengatakan pengalaman negara di Timur Tengah bisa menjadi pelajaran bagi dunia bahwa demokrasi tidak bisa dipaksakan. Dia mengatakan demokrasi seharusnya tumbuh sesuai dengan tradisi, kebiasaan, dan karakter setiap negara.
Menurut JK, demokrasi bukanlah agama yang memiliki ketentuan yang sama.

“Demokrasi itu alat yang harus disesuaikan dengan kondisi. Negara Asia Tenggara semuanya demokratis. Tapi demokrasi di Indonesia, Singapura, dan Malaysia tentunya masing-masing berbeda,” ujar JK.

“Yang utama adalah demokrasi harus menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. Itu yang terpenting,” lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan Indonesia tidak merasa dijauhkan dengan demokrasi hanya karena bermayoritaskan penduduk Muslim.

Dia mengatakan Indonesia justru menjadi contoh negara yang bisa mempersatukan Islam dan demokrasi sehingga bisa hidup berdampingan, di mana masyarakatnya terbiasa hidup dengan keberagaman yang didasari ideologi Pancasila.

“Jika ingin melihat Islam, demokrasi, modernitas, dan hak perempuan berjalan berdampingan, datang ke Indonesia,” kata Retno dalam pidatonya dihadapan 103 delegasi negara partisipan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, ikut menyambut baik peran Indonesia dalam menggelar forum demokrasi itu yang dianggap sejalan dengan agenda PBB khususnya dalam hal pembangunan berkelanjutan (SDGs).

“Sangat mengapresiasi BDF sebagai forum untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran berdemokrasi melaluikerja sama dialog pada tataran regional hingga global,” kata Guterres.



BDF digagas Indonesia pada tahun 2008 sebagai forum internasional yang terbuka dan inklusif dan digelar dengan harapan dapat mengembangkan demokrasi dan menjaga perdamaian, khususnya di kawasan Asia Pasifik.

Gelaran BDG ke-10 hari ini bertemakan “Does Democracy Deliver?” yang berfokus membahas seputar efektifitas implementasi dan pengembangan demokrasi di kawasan, serta sejumlah tantangan yang dihadapi. (nat)