PBB Bakal Ajukan Rencana Reformasi Suriah

Jakarta, CNN Indonesia -- Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengajukan linimasa pemilihan umum dan panduan reformasi konstitusional untuk pihak-pihak yang berperang di Suriah. Langkah ini dilakukan untuk menghidupkan kembali perundingan damai yang mandek.

Dewan Keamanan PBB meluncurkan proses perdamaian dua pekan lalu dengan instruksi untuk menegosiasi pemerintahan baru bagi Suriah, pemilihan umum di bawah pengawasan PBB dan reformasi konstitusional. Namun negosiasi kedelapan kalinya berakhir tanpa dialog pada pekan lalu.

Selaku mediator, Staffan de Mistura mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB pada Selasa (19/12) bahwa PBB bisa mengajukan rekomendasi linimasa untuk menengahi pemilihan umum untuk semua warga Suriah, termasuk pengungsi dan masyarakat yang kehilangan tempat tinggal, karena hanya proses demikian yang bisa dianggap sah oleh orang-orang awam di negara itu.

PBB juga disebut bisa membantu memandu reformasi konstitusional dan menetapkan komisi konstitusional serta badan dialog nasional, sementara tanggung jawab dan persetujuan atas konstitusi baru diserahkan sepenuhnya kepada warga Suriah.

"Sudah waktunya bagi PBB untuk memberi elaborasi spesifik ... dan memicu pembicaraan lebih luas," ujarnya sebagaimana dikutip Reuters. "PBB telah memberikan bantuan elektoral bagi sebagian besar negara anggota PBB .. jadi kita punya pengalaman."

"Pengajuan ini didahului kepercayaan dari PBB untuk mempromosikan pemikiran baru di seluruh bidang." 

Lihat juga: Tolak Usulan Damai, Assad Sebut Perancis Dukung Terorisme

Dia mengatakan proses reformasi membutuhkan dukungan dari pihak-pihak di Jenewa dan menyiratkan bahwa mereka telah sepakat pada prinsip utama yang diajukan. De Mistura berencana untuk memaparkan idenya di awal 2018, usai negosiasi yang kesembilan.

"Saya tidak bisa menyembunyikan kekecewaan saya," kata de Mistura mengomentari kegagalan perundingan kedelapan.

Staffan de Mistura. (Reuters/Denis Balibouse)

Dia mengatakan perwakilan Presiden Bashar al-Assad juga mengajukan syarat baru dengan berkeras tidak boleh ada gerakan politik hingga semua kedaulatan bisa dikembalikan dan terorisme dikalahkan di seluruh wilayah Suriah.

Hal tersebut menyiratkan bahwa reformasi apapun akan "dikesampingkan dalam waktu lama," dan sangat mengkhawatirkan, kata de Mistura.

Lihat juga: Serangan Koalisi AS Dilaporkan Tewaskan 23 Warga Sipil Suriah

Dengan pemikiran baru, mandat PBB bisa diterapkan "bahkan dalam konteks politik riil 2018," ujarnya.

(aal)