Ada Kuburan Massal, Myanmar Tangkal Pejabat PBB

Jakarta, CNN Indonesia -- Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut Myanmar menangkal kedatangan pejabat yang menyelidiki kekerasan militer di Rakhine. Langkah ini dilakukan setelah negara tersebut menyebut laporan pejabat tersebut bias dan tidak adil.

Yanghee Lun, Pelapor Khusus terkait situasi hak asasi manusia di Myanmar, mendapat informasi tersebut pada Rabu (20/12). Aksesnya ke negara tersebut ditolak dan kesepakatan kerja samanya dibatalkan, kata PBB.

"Saya bingung dan kecewa dengan keputusan pemerintah Myanmar," ucap Lee. "Deklarasi penolakan kerja sama dengan mandat saya hanya bisa dipandang sebagai indikasi kuat yang menunjukkan ada hal buruk terjadi di Rakhine, juga di seluruh penjuru negara."

Juru bicara pemerintah Myanmar, Zaw Htay, mengatakan kepada CNN bahwa Lee "tidak imparsial dan objektif ketika melaksanakan kerjanya, tidak ada rasa percaya untuknya."

Penangkalan imigrasi ini dilakukan sehari setelah media pemerintah Myanmar melaporkan sebuah kuburan massal berisi 10 jenazah ditemukan di Inn Din, utara ibu kota Rakhine, Sittwe.

Lihat juga: Aktivis: Tentara Myanmar Bantai Etnis Rohingya Secara Brutal

Sejumlah foto yang dilaporkan pihak militer menunjukkan penggalian kuburan dan sejumlah tulang-belulang dari lokasi tersebut.

Surat kabar Global New Light of Myanmar, sebagaimana dikutip CNN, melaporkan militer akan melaksanakan penyelidikan terkait temuan ini. 

Ilustrasi pengungsi Rohingya. (REUTERS/Danish Siddiqui)

Lebih dari 650 ribu etnis minoritas Muslim Rohingya melintasi perbatasan Bangladesh untuk menghindari kekerasan militer yang kembali terjadi sejak Agustus lalu. PBB dan Amerika Serikat menyatakan tindakan tentara sebagai pembersihan etnis.

Pemerintah Myanmar menyatakan pertumpahan darah adalah akibat dari penggerebekan militer terhadap kelompok bersenjata yang melakukan serangan terkoordinasi di sejumlah pos perbatasan. 

Lihat juga: Militer Myanmar Temukan Kuburan Massal di Rakhine

Laporan terbaru dari Dokter Tanpa Batas atau Medecins Sans Frontieres menyatakan, setidaknya 6.700 Rohingya tewas dalam serangan di bulan pertama kekerasan militer berlangsung di Rakhine.

Pada November, militer Myanmar mengatakan, sebanyak 376 "teroris Benggala ARSA" tewas dalam pertempuran antara 25 Agustus hingga 5 September, merujuk kepada kelompok bersenjata Rohingya yang dipermasalahkan.

"Mereka tidak mau siapapun masuk, baik karena mereka benar-benar mencoba menyembunyikan sesuatu atau saya tidak yakin, karena mereka mengatakan satu hal, bahwa tidak ada hal bisa disembunyikan, tapi mereka kemudian menolak akses," kata Lee kepada CNN.