Israel Berencana Namai Stasiun KA di Yerusalem, Donald Trump
Natalia Santi | CNN Indonesia
Kamis, 28 Des 2017 09:24 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Israel berencana menamai sebuah stasiun kereta api cepat di Kota Tua Yerusalem dengan nama Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Langkah itu merupakan tanda terima kasih karena Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, 6 Desember 2017 lalu.
"Saya memutuskan untuk menamai stasiun kereta api yang akan dibangun dekat Perempatan Yahudi, dekat Tembok Baratdan Bukit Bait Allah, dengan nama Presiden Donald Trump, atas keputusan yang berani dan bersejarah untuk mengakui Yerusalem, ibu kota abadi rakyat Yahudi, sebagai Ibu Kota Israel, serta niatnya untuk memindahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem," kata Menteri Transportasi Israel Yisrael Katz seperti dilaporkan CNN, Kamis (28/12).
Stasiun yang akan dibangun di balik tembok Kota Tua, akan digunakan untuk menurunkan penumpang di Gerbang Dung, menuju Tembok Barat, yang juga dikenal sebagai Tembok Ratapan, situs tersuci dimana warga Yahudi berdoa.
[Gambas:Video CNN]
Awal Mei lalu, Trump membuat sejarah sebagai Presiden Amerika Serikat pertama yang masih berkuasa, yang mengunjungi Tembok Ratapan. Meski dia melakukannya tanpa didampingi pejabat Israel, tampak sebagai pengakuan atas sensitivitas kunjungannya. Namun, bukan itu yang membuat Trump mendapat kehormatan.
Pemberian nama stasiun kereta api itu merupakan tanda penghargaan Israel atas pengakuan Trump terhadap Yerusalem sebagai ibu kotanya, sesuatu yang dikecam dunia internasional karena melanggar sejumlah resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa.
Yerusalem, kota suci tiga agama, Kristen, Islam dan Yahudi adalah wilayah internasional dimana Yerusalem Timur didambakan Palestina menjadi ibu kotanya jika merdeka. Israel merebut Yerusalem Timur pasca Perang Enam Hari pada 1967 dan menjajah wilayah tersebut sejak itu. Pada 1980, lewat resolusi Dewan Keamanan PBB 478, yang berhasil lolos dengan sikap abstain Amerika Serikat, organisasi dunia mengecam klaim sepihak Israel yang menyebut Yerusalem sebagai ibu kotanya. Resolusi itu juga melarang negara-negara PBB mendirikan kedutaan di Yerusalem.
Selain stasiun kereta api tersebut, di seluruh Israel dilanda demam pemberian nama Trump. Sejumlah proyek perkotaan direncanakan bakal dinamai Presiden Amerika Serikat ke-45 itu.
Dewan Kota Yerusalem mengajukan proposal untuk mengganti nama Jalan Salah ad-Din, jalan yang dihuni mayoritas warga Palestina menuju Perempatan Muslim Kota Tua, menjadi Jalan Donald Trump.
Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada wakil walikota, anggota dewan, Arieh King menulis, "Berkat tindakannya, negara-negara lain berniat mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, dan akan memindahkan kedutaan mereka," kata King.
Setelah Amerika Serikat, Guatemala telah mengumumkan rencana memindahkan kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem. Rencana itu disampaikan Presiden Jimmy Morales, Minggu (24/12). Israel mengklaim sekitar 10 negara telah menyatakan niat untuk memindahkan kedutaannya ke Yerusalem.
Resolusi Majelis Umum PBB yang dihasilkan Sidang Darurat Khusus, Kamis (21/12) mengecam langkah Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Resolusi itu berhasil lolos dengan dukungan 128 negara, sembilan menolak dan 35 abstain, serta 21 negara tidak ikut pemungutan suara.
Adapun di Israel Utara, Walikota Kiryat Yam, David Even Tzur berencana menamai taman kota yang baru dengan nama Trump. Dia juga berniat mengundang Trump untuk membuka taman tersebut pada April 2018.
[Gambas:Video CNN]
Dewan Kota Ashkelon berencana menamai sebuah jalan dengan "Jalan Deklarasi Trump", meniru judul "Deklarasi Balfour" pada 1917, dimana pemerintah Inggris memberikan wilayah Palestina bagi bangsa Yahudi.
Pembangunan stasiun kereta api rencananya bakal selesai dalam empat tahun dengan biaya US$215 juta. Seluruh proyek termasuk perluasan jalur akan menelan biaya US$715 juta, menghubungkan Tel Aviv ke Yerusalem.
Rencana penggalian Kota Tua Yerusalem untuk pembangunan stasiun kereta api itu dikecam mantan Grand Mufti Yerusalem, Ikrema Sabri. "Pemberian nama Trump pada proyek tersebut tidak memberikan legitimasi apapun. Itu hanyalah implementasi lain dari keputusan Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, yagn tidak dapat diterima," kata Sabri seperti dilaporkan kantor berita Prancis, Agence France-Presse (AFP). Sebelum berencana diberi nama Trump pun, proyek itu telah menuai kontroversi lantaran dua bagian, semuanya di bawah tanah, akan melintasi Tepi Barat, wilayah Palestina.
[Gambas:Video CNN]
(nat)
"Saya memutuskan untuk menamai stasiun kereta api yang akan dibangun dekat Perempatan Yahudi, dekat Tembok Baratdan Bukit Bait Allah, dengan nama Presiden Donald Trump, atas keputusan yang berani dan bersejarah untuk mengakui Yerusalem, ibu kota abadi rakyat Yahudi, sebagai Ibu Kota Israel, serta niatnya untuk memindahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem," kata Menteri Transportasi Israel Yisrael Katz seperti dilaporkan CNN, Kamis (28/12).
Stasiun yang akan dibangun di balik tembok Kota Tua, akan digunakan untuk menurunkan penumpang di Gerbang Dung, menuju Tembok Barat, yang juga dikenal sebagai Tembok Ratapan, situs tersuci dimana warga Yahudi berdoa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Awal Mei lalu, Trump membuat sejarah sebagai Presiden Amerika Serikat pertama yang masih berkuasa, yang mengunjungi Tembok Ratapan. Meski dia melakukannya tanpa didampingi pejabat Israel, tampak sebagai pengakuan atas sensitivitas kunjungannya. Namun, bukan itu yang membuat Trump mendapat kehormatan.
Pemberian nama stasiun kereta api itu merupakan tanda penghargaan Israel atas pengakuan Trump terhadap Yerusalem sebagai ibu kotanya, sesuatu yang dikecam dunia internasional karena melanggar sejumlah resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa.
Yerusalem, kota suci tiga agama, Kristen, Islam dan Yahudi adalah wilayah internasional dimana Yerusalem Timur didambakan Palestina menjadi ibu kotanya jika merdeka. Israel merebut Yerusalem Timur pasca Perang Enam Hari pada 1967 dan menjajah wilayah tersebut sejak itu. Pada 1980, lewat resolusi Dewan Keamanan PBB 478, yang berhasil lolos dengan sikap abstain Amerika Serikat, organisasi dunia mengecam klaim sepihak Israel yang menyebut Yerusalem sebagai ibu kotanya. Resolusi itu juga melarang negara-negara PBB mendirikan kedutaan di Yerusalem.
Selain stasiun kereta api tersebut, di seluruh Israel dilanda demam pemberian nama Trump. Sejumlah proyek perkotaan direncanakan bakal dinamai Presiden Amerika Serikat ke-45 itu.
Dewan Kota Yerusalem mengajukan proposal untuk mengganti nama Jalan Salah ad-Din, jalan yang dihuni mayoritas warga Palestina menuju Perempatan Muslim Kota Tua, menjadi Jalan Donald Trump.
Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada wakil walikota, anggota dewan, Arieh King menulis, "Berkat tindakannya, negara-negara lain berniat mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, dan akan memindahkan kedutaan mereka," kata King.
Setelah Amerika Serikat, Guatemala telah mengumumkan rencana memindahkan kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem. Rencana itu disampaikan Presiden Jimmy Morales, Minggu (24/12). Israel mengklaim sekitar 10 negara telah menyatakan niat untuk memindahkan kedutaannya ke Yerusalem.
Resolusi Majelis Umum PBB yang dihasilkan Sidang Darurat Khusus, Kamis (21/12) mengecam langkah Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Resolusi itu berhasil lolos dengan dukungan 128 negara, sembilan menolak dan 35 abstain, serta 21 negara tidak ikut pemungutan suara.
Adapun di Israel Utara, Walikota Kiryat Yam, David Even Tzur berencana menamai taman kota yang baru dengan nama Trump. Dia juga berniat mengundang Trump untuk membuka taman tersebut pada April 2018.
[Gambas:Video CNN]
Dewan Kota Ashkelon berencana menamai sebuah jalan dengan "Jalan Deklarasi Trump", meniru judul "Deklarasi Balfour" pada 1917, dimana pemerintah Inggris memberikan wilayah Palestina bagi bangsa Yahudi.
Pembangunan stasiun kereta api rencananya bakal selesai dalam empat tahun dengan biaya US$215 juta. Seluruh proyek termasuk perluasan jalur akan menelan biaya US$715 juta, menghubungkan Tel Aviv ke Yerusalem.
Rencana penggalian Kota Tua Yerusalem untuk pembangunan stasiun kereta api itu dikecam mantan Grand Mufti Yerusalem, Ikrema Sabri. "Pemberian nama Trump pada proyek tersebut tidak memberikan legitimasi apapun. Itu hanyalah implementasi lain dari keputusan Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, yagn tidak dapat diterima," kata Sabri seperti dilaporkan kantor berita Prancis, Agence France-Presse (AFP). Sebelum berencana diberi nama Trump pun, proyek itu telah menuai kontroversi lantaran dua bagian, semuanya di bawah tanah, akan melintasi Tepi Barat, wilayah Palestina.
[Gambas:Video CNN]
(nat)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK