Demokrat Kritik Keputusan Trump Tunda Sanksi Rusia

Jakarta, CNN Indonesia -- Legislator Partai Demokrat Amerika Serikat mengkritik Presiden Donald Trump karena tidak segera menjatuhkan sanksi kepada Rusia, Selasa (30/1). Dia dituding terlalu lembek kepada pemimpin negara tersebut, Vladimir Putin.

Kementerian Keuangan AS mempublikasikan daftar oligarki pengusaha Rusia yang dekat dengan Kremlin dan bisa dikenai sanksi. Menkeu Steven Mnuchin mengatakan kepada Komisi Perbankan Senat bahwa "akan ada sanksi yang dijatuhkan" berdasarkan daftar tersebut.

Namun, dua senator Demokrat menyatakan sanksi itu mestinya dijatuhkan segera.

"Sepanjang masa jabatannya, Presiden Trump telah gagal dari waktu ke waktu untuk bersikap tegas kepada Vladimir Putin, meski ia telah menyerang demokrasi kita dalam pemilu 2016," kata pemimpin Demokrat di Senat, Chuck Schumer, sebagaimana dikutip Reuters.

"Kini dia memutuskan untuk tidak mengimplementasikan sanksi itu," kata Schumer kepada wartawan. "Sanksi itu merupakan kewajiban. Sanksi itu diloloskan dengan perbandingan 97-2 di Senat. Dia mengabaikannya."

Lihat juga: AS Ungkap Daftar Oligarki Pengusaha di Lingkaran Putin

Ben Cardin, pemimpin Demokrat di Komisi Hubungan Luar Negeri Senat, menyatakan ada "kekhawatiran nyata" soal kemungkinan ikut campur Rusia dalam pemilu AS 2018 ini. "Presiden Amerika Serikat tidak melakukan tindakan untuk melindungi negara ini."

Direktur CIA Mike Pompeo dalam wawancara dengan BBC yang dikutip Reuters menyatakan Rusia bakal mengincar pemilu Kongres, November ini.

[Gambas:Video CNN]

Pemerintahan Trump menyatakan belum akan menjatuhkan sanksi kepada Rusia, per Senin.

Beserta kewajiban mempublikasikan daftar oligarki, penjatuhan sanksi merupakan bagian dari undang-undang yang diloloskan Kongres pada tahun lalu karena Moskow ikut campur dalam pemilihan presiden AS 2016.

Lihat juga: Kremlin Balik Tuding AS Intervensi Pemilu Rusia

Moskow mengesampingkan nama-nama yang dipublikasikan itu dan menyebutnya lebih mirip "buku telepon" orang-orang kaya. Sementara, seorang juru bicara Kemenkeu AS menyatakan daftar yang dipenuhi pengusaha besar itu diambil dari sumber publik, termasuk majalah Forbes.

Putin menyatakan penerbitan daftar oligarki itu merupakan "tindakan tidak bersahabat" yang bisa merusak hubungan Rusia-Amerika. Namun, Moskow tidak berencana untuk melakukan tindakan balasan, untuk saat ini.

Di bawah undang-undang sanksi tersebut, pemerintah punya tenggat waktu hingga senin untuk menjatuhkan sanksi kepada siapapun yang dinyatakan berbisnis signifikan dengan sektor pertahanan dan intelijen Rusia. Sektor itu sendiri telah disanksi karena perannya di pemilu AS.

Trump, yang menginginkan hubungan lebih baik dengan Moskow, sempat menentang undang-undang tersebut saat masih diproses oleh Kongres. Dia terpaksa menandatanganinya pada Agustus, setelah peraturan itu diloloskan dengan suara telak.

(aal)