PBB akan Kirim Tim Pantau HAM di Papua

Riva Dessthania Suastha | CNN Indonesia
Rabu, 07 Feb 2018 14:50 WIB
Komisaris Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Zeid Ra'ad Al Hussein, mengatakan akan segera mengirim Tim Pemantau HAM ke Papua.
Komisaris Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Zeid Ra'ad Al Hussein, menyatakan akan mengirim tim pemantau HAM ke Papua dalam jumpa pers di kantor perwakilan PBB untuk Indonesia di Jakarta, Rabu (7/2). (CNN Indonesia/Riva Dessthania Suastha)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisaris Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Zeid Ra'ad Al Hussein, mengatakan akan segera mengirim tim ke Papua untuk memantau penerapan hak asasi manusia di wilayah itu.

Zeid mengatakan rencana itu dilakukan menyusul undangan yang telah diberikan Presiden Joko Widodo kepadanya saat bertemu di Istana Kepresidenan, Selasa (6/2).

"Dalam pembahasan selama dua hari terakhir dengan Presiden, pemerintah Indonesia telah mengundang kami untuk mengunjungi Papua. Karena itu kami akan mengirim misi ke sana," ujar Zeid dalam jumpa pers di kantor perwakilan PBB di Jakarta, Rabu (7/2).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski begitu Zeid tak menjelaskan lebih lanjut terkait rencananya itu. Dia juga tidak mengatakan waktu dan misi spesifik yang akan dibawa timnya nanti.

"Saya menginginkan rencana ini bisa sesegera mungkin. Tapi kami belum bisa katakan kapan jelasnya karena hal ini tidak bisa diputuskan sendiri, harus bersama badan PBB lainnya dan pemerintah RI juga," ucapnya.

Menurut Zeid, Indonesia merupakan negara penting karena menjadi salah satu reformis yang terus bertransformasi menjadi negara yang lebih baik lagi bagi warganya.
Salah satu Pangeran Yordania itu mengatakan Indonesia telah lama berjuang dari penjajahan selama ratusan tahun dan terus bertransformasi menjadi negara demokratis dan menjunjung HAM.

Hal itu, paparnya, ditunjukkan oleh rencana pembangunan pemerintah yang terus diupayakan selaras dengan rencana pembangunan global berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Zeid juga mengapresiasi upaya pemerintah Indonesia yang telah menyertakan rencana pembangunan dalam Rencana Aksi HAM Nasional, salah satunya dengan mewujudkan dan meningkatkan kualitas hak atas kesehatan dan pendidikan bagi warga negara.

Meski begitu, Zeid menekankan pentingnya pemerintah meratakan pembangunan di seluruh negeri, terutama wilayah-wilayah pelosok. Sebab, menurutnya, walau pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Indonesia mengalami peningkatan setiap tahun, tidak semua warga bisa merasakan manfaatnya.

"Indonesia telah menikmati pertumbuhan ekonomi berkelanjutan selama beberapa tahun terakhir dengan sumber daya alam dan manusia yang melimpah. Tetapi, sayangnya, tidak semua rakyatnya bisa menikmati manfaat tersebut," kata Zeid.

"Tolak ukur pembangunan dan pertumbuhan ekonomi seharusnya ditekankan pada dampaknya terhadap masyarakat yang paling rentan dan dimulai dari mereka yang paling membutuhkan," lanjutnya. (nat)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER