Demi Investor, RI Minta Maroko Percepat Perjanjian Dagang

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Indonesia melalui Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir meminta Maroko segera menyepakati draf perjanjian perdagangan khusus (PTA) yang diajukan pada Januari lalu demi menjamin dan memfasilitasi pengusaha Indonesia yang ingin berinvetasi di negara Afrika Utara itu.

Permintaan tersebut disampaikan Fachir saat bertemu Wamenlu Maroko Mounia Boucetta di Kementerian Luar Negeri RI, Selasa (13/2).

"Dalam pertemuan dengan Wamenlu Boucetta tadi saya tekankan perlunya pelaku bisnis difasilitasi dengan baik antara lain melalui perjanjian. Karena itu saya juga sampaikan draf PTA dengan Maroko untuk bisa dirampungkan dan dipersingkat time frame-nya agar bisa segera terealisasi," kata Fachir kepada wartawan usai bertemu Boucetta.

Salah satu yang diangkat dalam perjanjian dagang itu adalah pengurangan tarif untuk sejumlah produk Indonesia yang ingin masuk ke Maroko. Meski begitu, Fachir tak menyebut produk-produk apa yang masuk dalam PTA.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, neraca perdagangan Indonesia dengan Maroko pada Januari hingga Juli 2017 tercatat surplus US$18,16 juta dengan nilai ekspor US$52,48 juta dan nilai impor US$34,31 juta.

Lihat juga: Jokowi Tegur Dubes Agar Genjot Nilai Ekspor Indonesia

Sementara itu, Trade Map mencatat komoditas Indonesia yang paling banyak diekspor ke Maroko adalah serat buatan, kopi, teh, rempah-rempah, dan minyak kelapa sawit. Di sisi lain, produk ekspor Maroko ke Indonesia adalah garam, sulfur, batu-batuan, tembaga, pulp kayu, dan kertas bekas.

Perjanjian perdagangan antara RI dan Maroko ini, menurut Fachir, sejalan dengan catatan Presiden Joko Widodo yang meminta peningkatan ekspor dan investasi Indonesia ke negara-negara pasar non-tradisional seperti negara Afrika.

Dalam pidatonya saat membuka rapat kerja Kepala Perwakilan RI di Kemlu RI, Senin (12/2), Jokowi menyoroti masih kecilnya nilai ekspor dan investasi Indonesia di luar negeri. Jokowi menilai Indonesia masih terlalu fokus meningkatkan perdagangan dengan pasar-pasar tradisional seperti negara Barat.

Duta Besar RI untuk Nigeria, Harry Purwanto, mengamini pernyatan Presiden tersebut. Meski volume perdagangan Indonesia ke sejumlah negara di Afrika surplus, namun nilainya masih rendah. Padahal, banyak produk-produk Indonesia yang sangat diminati negara di Afrika.

Lihat juga: Jokowi Tak Mau Indonesia Jadi Negara Penadah Bantuan

Harry mengatakan sejumlah negara Afrika telah menawarkan investor Indonesia untuk menanamkan modal di sana.

"Tapi ya itu, selain konektivitas yang masih sulit, persepsi masyarakat, khususnya pengusaha, masih melihat negara Afrika sebagai negara konflik yang rawan keamanannya, padahal tidak melulu begitu," kata Harry.

Sebagai contoh, Harry menyoroti Nigeria yang merupakan salah satu negara terbesar di Afrika berdasarkan ekonomi dan jumlah penduduknya yang mencapai US$521 miliar.

Salah satu konsumsi terbanyak Nigeria dalam sektor energi, paparnya, adalah minyak dan gas. Hal tersebut semestinya bisa menjadi kesempatan perusahaan Indonesia untuk masuk dan berinvestasi di Nigeria.

"Minyak dan gas sangat dicari di Nigeria. Sejumlah produk Indonesia seperti furnitur, makanan instan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya itu banyak diminati Nigeria. Sebenarnya potensinya besar tetapi banyak orang kita yang belum aware (menyadari) ini karena selama ini melihat sisi negatifnya saja yaitu terorisme dan kekerasan," kata Harry.

Lihat juga: Sempat Bikin 'Deg-degan', Investasi di era Jokowi Mulai Pulih

Dia mengatakan pemerintah juga bertugas untuk mengubah persepsi masyarakat, terutama pengusaha Indonesia, terhadap negara Afrika. Salah satunya, ujar Harry, melalui forum Indonesia-Afrika yang akan digelar Kemlu RI bulan April mendatang di Bali.

Harry mengatakan forum tersebut menjadi wadah pejabat negara, pengusaha, dan pihak terkait lainya antara Indonesia dan negara Afrika membangun jaringan demi memperkuat hubungan dan kerja sama antara kedua belah pihak.

(aal)