Bahas Penguatan Xi Jinping, Rapat Parlemen China Dibuka

Jakarta, CNN Indonesia -- Rapat parlemen China dibuka pada Senin (5/3), dengan agenda utama mengubah konstitusi guna memperbesar kekuasaan Presiden Xi Jinping dan menghapus batas masa jabatannya hingga ia dimungkinkan berkuasa seumur hidup.

Wacana perluasan wewenang presiden diinisiasi oleh Partai Komunis China (NPC) yang menginginkan batas dua periode masa jabatan presiden ditiadakan. Jika disahkan, amandemen ini memungkinkan Xi menjadi presiden sekaligus pemimpin Partai Komunis dan panglima militer hingga lebih dari 2023.

Sebanyak 3.000 anggota delegasi dari seluruh China berkumpul di Aula Besar Rakyat dalam Kongres Nasional Rakyat China yang akan berlangsung selama dua pekan. Pertemuan diawali penyampaian laporan kerja pemerintah oleh Perdana Menteri Li Keqiang.

"Saya mendukung Xi Jinping. Saya mendukung perubahan konstitusi," ucap Zhou Feng, seorang anggota delegasi dari Shanghai kepada AFP.

Lihat juga: Media China: Xi Jinping Tak Mesti Berkuasa Seumur Hidup

Meski sebagian besar mendukung amandemen tersebut, beberapa legislator menolak berkomentar soal perubahan konstitusi itu.

Para pengamat khawatir penghapusan batas masa jabatan bisa memicu ketidakstabilan dan kekacauan politik seperti pada pemerintahan Mao Zedong, yang berkuasa 1949-1976.

Namun, juru bicara Partai Komunis China, Zhang Yesui, menampik kekhawatiran tersebut dengan mengatakan bahwa amandemen diperlukan untuk menyelaraskan kepemimpinan presiden, ketua partai, dan kepala angkatan bersenjata negara.

"[Amandemen] sangat kondusif untuk menegaskan otoritas dan menyatukan kepemimpinan," kata Zhang.

Penerus yang tepat

Wacana penghapusan batas kepemimpinan presiden ini dianggap sebagai upaya Xi mencari penerusnya yang tepat.

Selain itu, peluang menjabat hingga lebih dari dua periode membuat Xi berpeluang menyelesaikan visinya memperkuat masyarakat dan militer China sebagai kekuatan global baru.

Xi Jinping disebut masih butuh banyak waktu untuk menjabat. (REUTERS/Jason Lee)

Sejak menjabat pada 2013, Xi dianggap berhasil menumpas korupsi dengan menahan lebih dari satu juta pejabat pemerintah.

Hua Po, pengamat politik China di Beijing, mengatakan Xi masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan "kekacauan" yang ia dapat ketika pertama menjabat sebagai presiden lima tahun lalu.

Lihat juga: Xi Jinping Dikritik, China Sensor Huruf 'N' dari Internet

"Salah satu tugas terbesarnya adalah menghapus semua ancamaman terhadap partai dan negara. Untuk melakukan ini, tidak cukup hanya menjabat dua periode saja," kata Hua.

"Sistem China adalah sistem yang membutuhkan pemimpin kuat. Tapi tidak mudah melatih pemimpin kuat. Xi butuh waktu lebih banyak untuk mencari dan melatih penerusnya yang tepat."

Menurut Hua, jika Xi tidak bisa memperpanjang masa jabatannya, kepemimpinan China diperkirakan akan kembali jatuh kepada penerus yang korup.

"Dan itu membuat upaya Xi selama bertahun-tahun akan sia-sia," lanjutnya.

Lihat juga: Hadapi AS, China Atur Posisi Diplomasi Tertinggi

Meski kemungkinan besar amandemen itu akan disetujui parlemen dalam Kongres, sejumlah analis menganggap legislator masih bisa menyuarakan ketidaksenangan mereka dengan tidak memilih atau memilih abstain saat jajak pendapat dalam rapat berlangsung.

(aal)