RI Ajak Australia Rundingkan Kembali Batas Maritim Laut Timor

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan pihaknya mendorong Australia untuk kembali merundingkan perbatasan maritim kedua negara di Laut Timor, terutama yang tertuang dalam Traktat Perth 1997 lalu.

Saat traktat itu disepakati, Timor Leste masih menjadi bagian dari Indonesia, sementara saat ini wilayah itu sudah memisahkan diri sebagai negara dan memiliki klaim perairan sendiri.

"Ada satu treaty, yakni Perth Treaty 97 yang belum selesai diratifikasi sampai saat ini sehingga belum berlaku. Walaupun secara tidak langsung tidak terkait, tapi situasi terbaru ini membuat kita harus ketemu, duduk, dan bicara lagi untuk bahas rencana ke depan soal perjanjian itu," ucap Retno usai bertemu Menlu Australia Julie Bishop, di Sydney, Jumat (16/3).

Perundingan ini juga didorong menyusul disepakatinya traktat perbatasan maritim antara Timor Leste dan Australia pada awal Maret lalu. Indonesia ingin memastikan bahwa perjanjian kedua negara itu tidak merugikan hak-hak maritim Indonesia di bawah Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982.

Lihat juga: Timor Leste Merdeka, Renegosiasi Perth Treaty Dinilai Logis

Dalam kesempatan itu, Retno menegaskan kembali bahwa perjanjian Timor Leste dan Australia tentang Zona Maritim di Laut Timor melalui Komisi Konsiliasi yang diteken di New York, Amerika Serikat, itu tidak merugikan Indonesia.

Retno mengatakan kesepakatan itu sesuai dengan mekanisme Konvensi Hukum Laut 1982. Pemerintah menyambut baik kesepakatan Australia dan Timor yang berhasil menyelesaikan sengketa wilayahnya secara damai.

"Soal konsiliasi Timor Leste dan Australia tidak ada masalah karena dalam perjanjian itu Indonesia tidak dirugikan," ujarnya.

Selain membahas perundingan perbatasan, Retno mengatakan pertemuannya dengan Bishop juga membahas sejumlah isu lain seperti perkembangan penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine, Myanmar.

Lihat juga: RI Pelajari Dampak Traktat Perbatasan Timor Leste-Australia

"Kami berdua juga turut membahas isu di Rakhine State, di mana kita membahas di mana kedua negara bisa kerja sama untuk membantu. Kami berdua juga membahas perkembangan terakhir situasi di sana seperti apa," kata Retno.

Dalam kesempatan itu, Retno juga mengatakan keduanya turut berdiskusi mengenai penguatan kerja sama bilateral, terutama dalam bidang kemaritiman dan pembentukan konsep arsitektur kawasan Indo-Pasifik.

"Sangat wajar kalau kerja sama dalam bidang kemaritiman menjadi prioritas Indonesia untuk dikembangkan dengan negara lain di kawasan, terutama karena sesuai dengan prinsip yang selalu diangkat Presiden Jokowi soal poros maritim dunia," ujarnya.

Selain melakukan pertemuan bilateral dengan Bishop, Retno juga akan mendampingi Presiden Joko Widodo dalam Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN-Australia pada 18 Maret mendatang.

(aal)