Menteri Myanmar Janji Prioritaskan Repatriasi Rohingya

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Kesejahteraan Sosial Myanmar mengatakan kepada para pengungsi Muslim Rohingya di Bangladesh bahwa repatriasi mereka adalah prioritas pemerintah.

Kunjungannya itu menandai pertama kalinya pejabat tinggi Myanmar mengunjungi para korban kekerasan militer yang disebut Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai "pembersihan etnis."

Menteri Win Myat Aye, yang memimpin upaya rehabilitasi di Rakhine, menemui sekitar 50 warga Rohingya yang baru tiba di kamp Kutupalong, Bangladesh tenggara, Rabu (11/4). Hal itu disampaikan Mohammed Shamsud Douza, pejabat setempat yang bertanggung jawab atas para pengungsi.

Seorang pejabat kementerian luar negeri Bangladesh mengatakan negaranya ingin menunjukkan kepada Aye tantangan yang dihadapi dalam menampung warga Rohingya.

Lihat juga: Pertama Kalinya, Menteri Myanmar Kunjungi Kamp Rohingya

Aye direncanakan bertemu Menteri Luar Negeri Bangladesh di Dhaka pada Kamis ini.

Bangladesh ingin para pengungsi bisa pulang secepatnya dan para pejabat menyatakan berharap kunjungan Aye dapat mempercepat repatriasi.

Namun, banyak pengungsi mengaku enggan kembali ke negara asalnya yang dihuni mayoritas Buddha. Mereka takut persekusi yang dilakukan militer kembali terulang.

"Hal paling penting adalah memulai proses repatriasi secepatnya. Kita bisa mengatasi semua kesulitan," kata Aye usai bertemu para perwakilan warga Rohingya di Kutupalong, dikutip Reuters.

Lihat juga: Bunuh 10 Rohingya, Tujuh Tentara Myanmar Dihukum Bui 10 Tahun

Ketika ditanya apakah Rohingya bisa diberikan status warga negara, dia mengatakan "kami berupaya untuk melakukannya." Selama ini, salah satu etnis yang disebut paling dipersekusi itu tak pernah diakui sebagai warga Myanmar.

Negara tersebut juga selama ini menampik melakukan pembersihan etnis di Rakhine. Menurut negara itu, angkatan bersenjatanya melaksanakan operasi anti-pemberontak pada 25 Agustus untuk merespons kelompok bersenjata Rohingya.

Para pengungsi tiba selama berbulan-bulan sejak laporan pembunuhan, pembakaran, penjarahan dan pemerkosaan Rohingya oleh militer dan Buddha garis keras mencuat.

Myanmar menepis sebagian besar cerita para korban, tapi pihak militer menyatakan tujuh tentaranya divonis 10 tahun penjara plus kerja paksa karena terlibat pembantaian 10 Muslim Rohingya pada September lalu.

Lihat juga: Dubes Bangladesh Sebut Rohingya Jadi Beban Ekonomi Negara

Kedua negara mencapai kesepakatan pada November untuk memulai repatriasi dalam waktu dua bulan, tapi proses itu tak kunjung dimulai. Sementara para pengungsi yang tak berstatus kewarganegaraan terus berdatangan.

Polisi Bangladesh berseragam kamuflase ditugaskan di sepanjang jalan menuju kamp Kutupalong untuk mengamankan menteri Myanmar.

Sementara polisi berpakaian preman berpatroli dengan jalan kaki dan memerintahkan kendaraan agar menjauh dari kantor pengelola kamp.

Bilik yang dibuat dari bambu dan plastik bakal jadi naungan seadanya untuk para pengungsi, sementara hujan dan badai menghantam Cox's Bazar di musim penghujan, Juni ini.

(aal)