DK PBB, Indonesia Bisa Lebih Berperan dalam Perdamaian Dunia
Natalia Santi | CNN Indonesia
Minggu, 10 Jun 2018 07:20 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Keamanan (DK) merupakan suatu organ yang paling bergengsi dalam struktur organisasi dunia, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Karenanya, merupakan suatu kebanggaan bagi Indonesia untuk terpilih menjadi salah satu anggotanya, meski masa jabatannya hanya dua tahun. Sebagai anggota DK PBB, Indonesia bisa lebih berperan dalam perdamaian dan keamanan dunia.
"Dari 193 negara, selain lima anggota tetap, hanya 10 negara yang bisa menjadi anggota DK. Ini prestisius. Meski hanya dua tahun mandatnya, tetapi ada beban moral dan tanggung jawab yang tinggi," kata Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri RI, Grata Endah Werdaningtyas kepada CNNIndonesia.com seusai video conference pemilihan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB, Jumat (8/6) malam.
Lebih jauh, Grata menjelaskan bahwa DK adalah organ unik di PBB yang memiliki mandat untuk merespons terhadap situasi yang dinilai mengancam keamanan dan perdamaian internasional.
"Dalam melaksanakan mandat tersebut, berbeda dengan organ PBB lainnya DK diberikan modal untuk melaksanakan mandat," kata Grata.
Modal tersebut mulai dari pendekatan lunak, seperti mengirim juru runding atau misi khusus. Hingga elemen pendekatan keras seperti mengeluarkan resolusi yang sifatnya mengikat, termasuk resolusi pemberian sanksi atau penggelaran pasukan perdamaian PBB.
"DK PBB punya elemen hard approach. Jadi bisa mengeluarkan resolusi yang sifatnya binding, termasuk resolusi penggelaran pasukan dalam konteks pasukan perdamaian PBB untuk memaksakan terciptanya kondisi damai," kata Grata.
Dari 193 negara anggota PBB, hanya 10 yang bisa menjadi anggota DK. Mereka diberi masa jabatan dua tahun. Lima dari 15 anggota DK PBB adalah anggota permanen yang memiliki hak veto. Yakni Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia dan China. Keistimewaan negara pemilik hak veto adalah mereka bisa membatalkan suatu resolusi atau negosiasi yang disepakati 14 negara anggota DK PBB lainnya.
[Gambas:Youtube]
"Keuntungannya, kita masuk special club dimana big boys are playing," kata Grata. Apalagi kalau diingat dalam sejarah pembentukannya, PBB didirikan untuk mencegah perang dunia. "Mandat utama PBB yang paling krusial adalah mencegah terjadinya perang dunia lagi," kata Grata.
Sebagai negara anggota DK PBB, Indonesia bisa memperjuangkan kepentingan nasional yang masuk dalam agenda badan dunia itu, seperti konter terorisme dan keamanan maritim. Juga menjadi suara bagi kepentingan negara-negara berkembang, seperti yang pernah dilakukan Indonesia di tiga kali keanggotaan DK PBB sebelumnya.
Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia menyatakan terpilihnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB memberi empat keuntungan.
[Gambas:Twitter]
Antara lain, sesuai amanat konstitusi, Indonesia bisa lebih aktif dalam turut menjaga perdamaian dunia.
"Bila memperjuangkan suatu isu semisal kemerdekaan Palestina, bisa langsung menyampaikan dalam sidang DK PBB. Karena kalau tidak sebagai anggota, kita harus melobi negara yang menjadi anggota," kata Hikmahanto lewat pesan WhatsApp kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (9/6).
Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia juga lebih terangkat dari profil sebagai negara yang aktif dalam percaturan dunia.
Lebih jauh, Hikmahanto optimistis bahwa bila PBB dan Dewan Keamanan direformasi, bukan tidak mungkin Indonesia dilihat oleh dunia sebagai negara yang layak menjadi anggota tetap DK PBB.
Pengamat isu-isu perdamaian dan keamanan internasional lainnya menyatakan dengan menjadi anggota, Indonesia menjadi bagian penting dari pembuatan keputusan terkait perdamaian dan keamanan internasional di Dewan Keamanan PBB. Misalnya untuk pembuatan mandat-mandat pasukan perdamaian PBB.
Indonesia sebagai anggota DK PBB sebagai dapat langsung mempengaruhj kebijakan pembuatan mandat-mandat pasukan perdamaian PBB, misi politik PBB dan Peacebuilding Commission PBB. Sebagai negara anggota, Indonesia juga bisa menjadi ketua berbagai mekanisme di DK PBB.
Ada berbagai mekanisme atau organ subsider dalam DK PBB. Misalnya kelompok kerja operasi penjaga perdamaian, dan berbagai komite sanksi. Pengamat isu-isu perdamaian dan keamanan internasional menyatakan Indonesia bisa memajukan berbagai isu yang menjadi kepentingan Indonesia dalam konteks mendukung perdamaian dan keamanan dunia.
Misalnya, peran organisasi regional dalam mendukung perdamaian dan keamanan di kawasan, peran pasukan pemeliharaan perdamaian, dimana Indonesia menjadi salah satu top contributing country, isu mediasi dan sebagainya. Negara-negara anggota DK PBB menjadi ketua di berbagai komite tersebut. Sebagai anggota DK PBB, Indonesia juga bisa lebih dulu mengetahui rancangan resolusi penempatan misi perdamaian PBB dan bisa ambil bagian dalam pasukan perdamaian dalam misi baru tersebut. Dengan banyaknya pasukan perdamaian asal Indonesia di PBB, akan lebih banyak lagi alutsista buatan dalam negeri yang digunakan.
Menampik anggapan Hikmahanto, pengamat perdamaian dan keamanan internasional menyatakan meski tidak menjadi anggota DK PBB pun Indonesia bisa bicara di lembaga tersebut sesuai aturan nomor 37 PBB. Namun sebagai anggota DK Indonesia bisa lebih berperan. Misalnya dalam isu Palestina, Indonesia bekerja sama dengan kaukus Gerakan Non Blok dan Liga Arab untuk mengajukan proposal di DK PBB soal Palestina.
Intinya, keuntungan menjadi anggota, Indonesia akan menjadi bagian langsung dan penting dari berbagai kebijakan Dewan Keamanan PBB.
Indonesia terpilih untuk keempat kalinya menjadi anggota tidak tetap DK PBB, Jumat (8/6). Indonesia menggantikan Kazakhstan yang masa keanggotaannya berakhir pada 31 Desember 2018 mendatang. Sebelumnya, Indonesia juga pernah menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.
Selain Indonesia, negara-negara lain yang juga terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020 antara lain Jerman dan Belgia yang mewakili kelompok Eropa Barat, Republik Dominika yang mewakili Amerika Latin dan Karibia serta Afrika Selatan yang mewakili Afrika. Lima negara anggota tidak tetap lainnya adalah Pantai Gading, Guinea Ekuatorial, Kuwait, Peru dan Polandia.
(nat)
"Dari 193 negara, selain lima anggota tetap, hanya 10 negara yang bisa menjadi anggota DK. Ini prestisius. Meski hanya dua tahun mandatnya, tetapi ada beban moral dan tanggung jawab yang tinggi," kata Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri RI, Grata Endah Werdaningtyas kepada CNNIndonesia.com seusai video conference pemilihan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB, Jumat (8/6) malam.
Lebih jauh, Grata menjelaskan bahwa DK adalah organ unik di PBB yang memiliki mandat untuk merespons terhadap situasi yang dinilai mengancam keamanan dan perdamaian internasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:Empat Fokus Indonesia sebagai Anggota DK PBB |
Modal tersebut mulai dari pendekatan lunak, seperti mengirim juru runding atau misi khusus. Hingga elemen pendekatan keras seperti mengeluarkan resolusi yang sifatnya mengikat, termasuk resolusi pemberian sanksi atau penggelaran pasukan perdamaian PBB.
"DK PBB punya elemen hard approach. Jadi bisa mengeluarkan resolusi yang sifatnya binding, termasuk resolusi penggelaran pasukan dalam konteks pasukan perdamaian PBB untuk memaksakan terciptanya kondisi damai," kata Grata.
Dari 193 negara anggota PBB, hanya 10 yang bisa menjadi anggota DK. Mereka diberi masa jabatan dua tahun. Lima dari 15 anggota DK PBB adalah anggota permanen yang memiliki hak veto. Yakni Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia dan China. Keistimewaan negara pemilik hak veto adalah mereka bisa membatalkan suatu resolusi atau negosiasi yang disepakati 14 negara anggota DK PBB lainnya.
[Gambas:Youtube]
"Keuntungannya, kita masuk special club dimana big boys are playing," kata Grata. Apalagi kalau diingat dalam sejarah pembentukannya, PBB didirikan untuk mencegah perang dunia. "Mandat utama PBB yang paling krusial adalah mencegah terjadinya perang dunia lagi," kata Grata.
Sebagai negara anggota DK PBB, Indonesia bisa memperjuangkan kepentingan nasional yang masuk dalam agenda badan dunia itu, seperti konter terorisme dan keamanan maritim. Juga menjadi suara bagi kepentingan negara-negara berkembang, seperti yang pernah dilakukan Indonesia di tiga kali keanggotaan DK PBB sebelumnya.
Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia menyatakan terpilihnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB memberi empat keuntungan.
[Gambas:Twitter]
Antara lain, sesuai amanat konstitusi, Indonesia bisa lebih aktif dalam turut menjaga perdamaian dunia.
"Bila memperjuangkan suatu isu semisal kemerdekaan Palestina, bisa langsung menyampaikan dalam sidang DK PBB. Karena kalau tidak sebagai anggota, kita harus melobi negara yang menjadi anggota," kata Hikmahanto lewat pesan WhatsApp kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (9/6).
Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia juga lebih terangkat dari profil sebagai negara yang aktif dalam percaturan dunia.
Lebih jauh, Hikmahanto optimistis bahwa bila PBB dan Dewan Keamanan direformasi, bukan tidak mungkin Indonesia dilihat oleh dunia sebagai negara yang layak menjadi anggota tetap DK PBB.
Pengamat isu-isu perdamaian dan keamanan internasional lainnya menyatakan dengan menjadi anggota, Indonesia menjadi bagian penting dari pembuatan keputusan terkait perdamaian dan keamanan internasional di Dewan Keamanan PBB. Misalnya untuk pembuatan mandat-mandat pasukan perdamaian PBB.
Indonesia sebagai anggota DK PBB sebagai dapat langsung mempengaruhj kebijakan pembuatan mandat-mandat pasukan perdamaian PBB, misi politik PBB dan Peacebuilding Commission PBB. Sebagai negara anggota, Indonesia juga bisa menjadi ketua berbagai mekanisme di DK PBB.
Ada berbagai mekanisme atau organ subsider dalam DK PBB. Misalnya kelompok kerja operasi penjaga perdamaian, dan berbagai komite sanksi. Pengamat isu-isu perdamaian dan keamanan internasional menyatakan Indonesia bisa memajukan berbagai isu yang menjadi kepentingan Indonesia dalam konteks mendukung perdamaian dan keamanan dunia.
Misalnya, peran organisasi regional dalam mendukung perdamaian dan keamanan di kawasan, peran pasukan pemeliharaan perdamaian, dimana Indonesia menjadi salah satu top contributing country, isu mediasi dan sebagainya. Negara-negara anggota DK PBB menjadi ketua di berbagai komite tersebut. Sebagai anggota DK PBB, Indonesia juga bisa lebih dulu mengetahui rancangan resolusi penempatan misi perdamaian PBB dan bisa ambil bagian dalam pasukan perdamaian dalam misi baru tersebut. Dengan banyaknya pasukan perdamaian asal Indonesia di PBB, akan lebih banyak lagi alutsista buatan dalam negeri yang digunakan.
Menampik anggapan Hikmahanto, pengamat perdamaian dan keamanan internasional menyatakan meski tidak menjadi anggota DK PBB pun Indonesia bisa bicara di lembaga tersebut sesuai aturan nomor 37 PBB. Namun sebagai anggota DK Indonesia bisa lebih berperan. Misalnya dalam isu Palestina, Indonesia bekerja sama dengan kaukus Gerakan Non Blok dan Liga Arab untuk mengajukan proposal di DK PBB soal Palestina.
Intinya, keuntungan menjadi anggota, Indonesia akan menjadi bagian langsung dan penting dari berbagai kebijakan Dewan Keamanan PBB.
Indonesia terpilih untuk keempat kalinya menjadi anggota tidak tetap DK PBB, Jumat (8/6). Indonesia menggantikan Kazakhstan yang masa keanggotaannya berakhir pada 31 Desember 2018 mendatang. Sebelumnya, Indonesia juga pernah menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.
Selain Indonesia, negara-negara lain yang juga terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020 antara lain Jerman dan Belgia yang mewakili kelompok Eropa Barat, Republik Dominika yang mewakili Amerika Latin dan Karibia serta Afrika Selatan yang mewakili Afrika. Lima negara anggota tidak tetap lainnya adalah Pantai Gading, Guinea Ekuatorial, Kuwait, Peru dan Polandia.
(nat)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK