Kemlu RI: Pernyataan Komisioner HAM PBB soal Papua Tak Logis

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah RI menganggap pernyataan Komisioner Tinggi urusan hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Zeid Raad Al Hussein, mengenai undangan kunjungan ke Papua tidak logis dan berlebihan.

"Agak janggal, pemerintah sebagai pihak yang mengundang disebutkan tidak 'honoured' undangan tersebut. Saya kira statement itu tidak logis dan berlebihan," ujar Direktur HAM Kemlu RI, Achsanul Habib, kepada CNNIndonesia.com, Selasa (19/6).

Habib merujuk pada pernyataan pembukaan Hussein dalam pertemuan Dewan HAM PBB pada Senin (18/6), di mana ia mempertanyakan undangan pemerintah Indonesia untuk mengunjungi Papua yang hingga kini belum dapat diwujudkan.

"Di Indonesia, saya khawatir meski ada hubungan positif dengan otoritas, undangan pemerintah untuk kantor saya mengunjungi Papua, yang diberikan saat saya berkunjung pada Februari lalu, belum terpenuhi," ujar Hussein seperti dilansir dalam situs resmi OHCHR.

Lihat juga: Komisioner HAM PBB Pertanyakan Undangan Jokowi ke Papua

Undangan itu memang diberikan langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo, saat Hussein berkunjung ke Istana Kepresidenan pada Februari lalu. Hussein pun langsung merencanakan pengiriman misi ke Papua.

Namun, saat itu Hussein belum dapat menentukan rincian rencana kunjungan tersebut karena masih harus dibicarakan lebih lanjut dengan badan PBB lainnya dan pemerintah Indonesia.

Habib menjelaskan bahwa sejak saat itu, pemerintah sudah berkoordinasi langsung dengan kantor perwakilan KTHAM untuk Asia yang bermarkas di Bangkok, Thailand.

"Namun sangat disayangkan, sebelum itu dilakukan, KTHAM melalui kantor perwakilan regional di Bangkok secara sepihak telah menentukan sendiri waktu, lokasi kunjungan, dan sasaran kunjungan, yang kemudian disusul dengan permintaan agar segera diberikan visa untuk 2 orang staf dari Bangkok," tutur Habib.

Lihat juga: PBB akan Kirim Tim Pantau HAM di Papua

Melanjutkan pernyataannya, Habib mengatakan "Kami telah ingatkan, agar hal ihwal kunjungan ke Indonesia, sebagai negara berdaulat, perlu dilakukan secara aturan yang lazim dan pengaturan kunjungan tentunya dilakukan oleh pihak pengundang, yaitu pemerintah dan bukan pihak yang diundang."

Duta Besar RI untuk PBB, Hasan Kleib, pun menyayangkan staf Hussein sudah melapor ke KTHAM pusat ketika akses belum selesai diurus.

Hasan memastikan akan meluruskan informasi ini dalam salah satu sesi di markas PBB di Jenewa pada pagi ini waktu setempat. (has/asa)