Kecam Sikap Staf KT HAM, RI Tetap Undang PBB ke Papua

Natalia Santi, CNN Indonesia | Selasa, 19/06/2018 20:15 WIB
Kecam Sikap Staf KT HAM,  RI Tetap Undang PBB ke Papua Wakil Tetap RI untuk Markas PBB di Jenewa, Hasan Kleib (kiri) saat bersama Komisioner HAM PBB Zeid Raad Al-Hussein di Markas PBB Jenewa, Selasa (19/6) (Dok. PTRI Jenewa)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Tetap Republik Indonesia (Watapri)/Duta Besar RI untuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss, Hasan Kleib mengecam sikap staf Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (KT HAM) PBB yang mengatur sendiri jadwal kunjungan tanpa berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia, lalu menyatakan tidak mendapatkan akses.

Pernyataan itu disampaikan Dubes Kleib menanggapi referensi tentang Indonesia dalam pernyataan pembukaan yang disampaikan Komisaris Tinggi HAM PBB, Zeid Raad Al-Hussein di Jenewa, Senin (18/6).

Dalam pernyataannya, Zeid menyatakan undangan Indonesia untuk mengunjungi Papua, yang disampaikan saat dia ke Indonesia Februari lalu masih belum terpenuhi.



Pada tanggapan kepada Zeid di Markas PBB, Jenewa, Selasa (19/6), Dubes Kleib membenarkan bahwa Indonesia secara pribadi mengundang Zeid selaku Komisaris Tinggi untuk mengunjungi Provinsi Papua dan Papua Barat. Undangan untuk berkunjung itu dimaksudkan agar Zeid mendapatkan informasi dari tangan pertama tentang peningkatan HAM yang berkelanjutan serta berbagai tantangan yang ada.

"Dalam menanggapi undangan, Komisaris Tinggi telah memberitahu kami bahwa dia akan diwakili oleh Kantor Wilayah Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (KT HAM) di Bangkok," kata Kleib, yang juga mantan Watapri/Dubes RI untuk PBB di New York itu.

Namun, menurut Kleib, dalam tindak lanjutnya, anggota staf KT HAM di Bangkok Thailand, tidak mengkoordinasikan rencana kunjungannya dengan pihak berwenang ke Indonesia. Hal tersebut, tegas Kleib, sangat disesalkan.


"Namun, dalam tindak lanjutnya, sangat disesalkan bahwa anggota staf Kantor Wilayahnya di Bangkok, alih-alih mengkoordinasi kunjungan yang direncanakan dengan pihak berwenang Indonesia, telah secara sepihak mengatur tanggal dan tempat untuk dikunjungi di Papua dan Papua Barat, sementara menuntut akses segera," papar mantan Direktur Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri RI tersebut.

Tak hanya mengatur kunjungan secara sepihak, staf KT HAM juga memberi informasi seolah-olah telah ada jadwal yang disepakati, namun tidak diberi akses oleh pemerintah Indonesia.

"Tingkah laku yang tercela seperti itu tidak hanya membatasi Pemerintah untuk berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan yang relevan, terutama pemerintah daerah, tetapi juga menghambat koordinasi yang efektif antara Pemerintah dan Kantor Wilayah di Bangkok," kata Kleib.


Dalam pidato sekitar satu setengah menit itu, Kleib menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia selalu menghormati undangan yang disampaikan dan tetap berkomitmen untuk mengundang Zeid maupun staf kantor KT HAM untuk mengunjungi Papua dan Papua Barat.

"Tetapi, pada saat yang sama, kami berharap agar Komisaris Tinggi dapat memastikan bahwa stafnya di Kantor Wilayah di Bangkok akan menghormati dan secara ketat mematuhi metode kerja PBB yang telah ditetapkan, dan menghormati prinsip-prinsip terkait persetujuan Pemerintah tuan rumah saat akan berkunjung di masa depan," kata Kleib menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tetap mengundang kantor Komisaris Tinggi HAM PBB untuk berkunjung ke Papua dan Papua Barat. (nat)