RI dan 10 Negara Bahas Peningkatan Bantuan untuk Palestina

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi bersama 10 menlu negara Asia lainnya akan membahas upaya peningkatan bantuan bagi Palestina dalam Konferensi Kerja Sama Negara Asia Timur untuk Pembangunan Palestina (CEAPAD) di Bangkok, Thailand, pada pada 26-27 Juni mendatang.

Direktur Kerja Sama Teknik Kementerian Luar Negeri RI, Mohammad Sharif Alatas, mengatakan forum 11 negara tersebut setidaknya telah memberikan sedikitnya US$1 juta bagi warga Palestina sejak terbentuk.

"Dan dalam pertemuan CEAPAD ke-3 nanti dilakukan untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas bantuan kepada Palestina dari negara-negara Asia Timur, khususnya peningkatan program-program pembangunan kapasitas," kata Sharif di Jakarta, Jumat (22/6).

Sharif memaparkan kesebelas negara itu terdiri dari Jepang, Mesir, Thailand, Singapura, Malaysia, Vietnam, Brunei Darussalam, Korea Selatan, Yordania, dan juga Palestina sendiri.

Lihat juga: Indonesia Sebut Dewan HAM PBB Mesti Direformasi

Selain 11 negara, Sharif mengatakan forum tersebut juga akan dihadiri oleh lima organisasi internasional terkait seperti Islamic Development Bank (IDB), Badan PBB untuk Pengunsi Palestina (UNRWA), dan Bank Dunia.

Dia memaparkan fokus pertemuan CEAPAD nanti akan membahas program kerja selama tiga tahun ke depan hingga 2021 mendatang. Program kerja tersebut, papar Sharif, akan memuat program-program yang disesuaikan dengan kebutuhan Palestina.

"Kehadiran Menlu Retno dalam CEAPAD ini menegaskan kembali komitmen dan dukungan Indonesia dalam perjuangan Palestina. Indonesia sangat aktif memberikan program-program pembangunan kapasitas karena Palestina merupakan prioritas utama dalam pemberian bantuan teknis dan peningkatan kapasitas selama ini," tutur Sharif.

Berdasarkan data Kemlu RI, Indonesia telah membentuk sedikitnya 169 program peningkatan kapasitas bagi warga Palestina yang melibatkan sekitar 1.859 peserta.

Lihat juga: Indonesia Sayangkan AS Keluar dari Dewan HAM PBB

Sharif mengatakan program-program pembangunan kapasitas itu pun bervariatif karena disesuaikan dengan kebutuhan warga Palestina mulai dari sektor pengelolaan pemerintahan, ekonomi, UKM, sektor keuangan, agrikultur, hingga pendidikan.

Pada 2019, kata dia, Indonesia juga berencana memperluas bantuan pembangunan kapasitas dengan mulai merambah bidang pemberdayaan perempuan, pelatihan teknologi informasi serta komunikasi, hingga pemberian bantuan beasiswa.

(aal)