Jokowi-Mahathir Komitmen Selesaikan Masalah Perbatasan

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menyatakan ia bersama Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad berkomitmen bakal terus membahas lebih lanjut permasalahan perbatasan usai pertemuan resmi siang tadi di Istana Bogor.

"Kami sudah berbicara banyak. Intinya kami berkomitmen penyelesaian yang berkaitan dengan perbatasan. Satu per satu akan mulai dibahas dalam forum setingkat menteri," kata Jokowi di Istana Bogor, Jumat (29/6).

Lihat juga: Kolaborasi Mahathir-Jokowi Lawan Kampanye Hitam Sawit Eropa

Permasalahan perbatasan Indonesia dan Malaysia sudah terjadi sejak dahulu dan mayoritas berlokasi di Kalimantan. Kalimantan Timur menjadi salah satu kawasan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Ada sekitar 14 kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan Malaysia, termasuk Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Malinau.

Selain itu, dua wilayah Indonesia, yakni Camar Bulan dan Tanjung Datu di Kalimantan Barat, sempat disebut telah diklaim sebagai wilayah Malaysia.

Indonesia juga kehilangan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan karena kalah dengan Malaysia di sidang Mahkamah Internasional. Kekalahan disebabkan kelemahan argumen hukum dan pandangan Malaysia dianggap mampu mengembangkan pulau itu dengan baik.

Analisis: Menilik 'Love-Hate Relationship' Indonesia dan Malaysia

Pernyataan Jokowi disambut baik Mahathir. Perdana menteri berusia 92 tahun menyatakan siap membahas permasalahan batas wilayah bersama pemerintahan Indonesia.

"Kami setuju dengan pendekatan menyelesaikan tumpang tindih kawasan Malaysia dan Indonesia. Kami anggap perlu kerja sama antara Indonesia dan Malaysia seperti Malaysia dan Thailand membentuk joint development area," tutur Mahathir.

Terpisah, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan perbatasan barat Indonesia memang paling banyak bersinggungan dengan Malaysia. Perbatasan maritim Indonesia juga paling luas dengan Malaysia.

"Perlu upaya mengintensifkan negosiasi supaya ada hasilnya. Beberapa titik sudah disetujui. Kami usulkan diformalkan sehingga kelihatan yang selesai dan belum. Sehingga bisa diintensifkan hal-hal yang belum selesai," ucap Retno. (aal/aal)