Menerka Nasib Theresa May di Tengah Krisis Politik Brexit

Jakarta, CNN Indonesia -- Perdana Menteri Inggris Theresa May dihadapkan pada krisis politik paling serius selama dua tahun menjabat, setelah dua menteri yang berperan penting dalam proses Brexit mengundurkan diri dalam rangka protes.

Menteri Brexit David Davis dan Menteri Luar Negeri Boris Johnson memutuskan mundur dari kabinet May pada Senin (9/10), di saat pemerintah tengah berpacu melawan waktu menegosiasikan perceraian Inggris dengan Uni Eropa yang akan berlaku Maret 2019 mendatang.

Davis dan Johnson memutuskan keluar dari pemerintahan lantaran kecewa melihat kebijakan Brexit yang ditawarkan May, terutama soal perdagangan, yang dinilai membuat Inggris menjadi "jajahan Uni Eropa."

Pengunduran diri terbaru menambah jumlah menteri May yang mundur dalam setahun terakhir menjadi delapan orang. Pengunduran diri dua menteri pro-Brexit dianggap kian memperjelas perpecahan dalam pemerintahan, terutama soal masa depan Inggris setelah bercerai dari Uni Eropa.

Lihat juga: Drama Brexit, Dari Referendum ke Krisis Kabinet

Saat ini, parlemen dikuasai Konservatif meski pemilu sela yang digagas May tahun lalu membuat partainya kehilangan status mayoritas. Pemerintahan bisa berjalan hanya berkat tambahan 10 kursi Partai Uni Demokrat Irlandia Utara (DUP).

Dengan kekuasaannya, Partai Konservatif kemungkinan mengajukan mosi kepercayaan jika posisi May terlihat sudah terancam. Dibutuhkan setidaknya 48 anggota parlemen dari total 316 kursi untuk mengajukan mosi tersebut.

Namun, berdasarkan analisis CNN, May diperkirakan masih mempunyai dukungan dari 159 anggota parlemen dan kemungkinan akan menang, seandainya hal itu terjadi sekalipun.  Selain itu, dalam dua tahun terakhir, May sudah menghadapi serangkaian tantangan serius dan tetap bertahan.

Kecil kemungkinan dia akan mengundurkan diri.

Lihat juga: Prahara Brexit Mendera PM Inggris Theresa May

Di luar kekacauan dan perpecahan politik, Partai Konservatif juga kemungkinan akan terus berupaya mempertahankan stabilitas pemerintahan demi mencegah oposisi, Partai Buruh, memanfaatkan kesempatan merebut kekuasaan.

Meski May terpaksa mundur, penerusnya kemungkinan tidak akan menggelar pemilihan umum sela seperti yang pernah dilakukan pada Juli 2017 karena besar kemungkinan Partai Konservatif akan kalah.

Jika hal itu terjadi, Partai Buruh dipastikan akan mengajukan mosi tidak percaya demi menggulingkan pemerintah.

Boris Johnson menganggap kebijakan May kepada Uni Eropa terlalu lunak. (Matt Frost/ITV/REX/Shutterstock via Reuters)

Nasib Brexit di tengah krisis politik

Krisis politik dalam pemerintahan May tak mengubah kerangka waktu Brexit, tapi memicu pertanyaan apakah seluruh proses negosiasi akan berjalan sesuai rencana atau gagal.

Kini, Uni Eropa masih menunggu posisi tegas Inggris terkait Brexit sebelum putaran terakhir negosiasi berlangsung di musim panas tahun ini.

Kesepakatan final Brexit seharusnya disetujui bersama oleh Uni Eropa dalam sebuah pertemuan tingkat tinggi (KTT) pada Oktober ini. Namun, sejumlah pejabat Uni Eropa menganggap rapat tersebut kemungkinan ditunda hingga Desember melihat ketidakpastian situasi saat ini di Inggris.

Lihat juga: Theresa May Tunjuk Jeremy Hunt Jadi Menlu Inggris

Jika faksi pro-Brexit mengambil alih kepemimpinan Partai Konservatif, ini bisa berarti proses Brexit yang tidak mulus atau tidak ada kesepakatan sama sekali dengan Uni Eropa.

Seandainya May bisa bertahan, dia harus berkompromi soal pendekatan lembutnya terhadap Brexit.

(aal)