Gerah Dikritik, Trump Timbang Cabut Izin Enam Mantan Pejabat

Jakarta, CNN Indonesia -- Gedung Putih menyatakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tengah mempertimbangkan mencabut izin akses keamanan enam mantan pejabatnya karena melontarkan komentar publik yang dianggap tak pantas terkait penyelidikan Rusia.

Langkah itu belum pernah digunakan oleh presiden sebelumnya untuk menghukum rival politik. Para pengkritik langsung bungkam usai pengumuman tersebut, meski pihak yang tengah dipertimbangkan untuk dicabut izinnya justru mengecilkan dampak yang mungkin terjadi.

Lihat juga: Iran Balas Ancaman Trump

Para pejabat keamanan yang dipertimbangkan untuk dicabut izin aksesnya termasuk mantan Direktur Badan Intelijen Pusat (CIA) John Brennan, mantan Direktur Intelijen Nasional James Clapper, mantan Direktur Biro Intelijen Federal (FBI) James Comey, mantan penasihat keamanan nasional Susan Rice, mantan wakil Direktur FBI Andrew McCabe dan mantan Direktur Badan Keamanan Nasional Michael Hayden.

"Mereka mempolitisasi, dan dalam beberapa kasus, mengambil keuntungan berupa uang dari layanan publik mereka," kata juru bicara Gedung Putih, Sarah Sanders, dikutip CNN pada Selasa (24/7). "Membuat tudingan tak berdasar atas hubungan tak pantas dengan Rusia adalah hal yang tak pantas."

Sanders tak menyebut kapan Presiden akan mengambil keputusan; dia hanya mengatakan Gedung Putih akan memberikan informasi terbaru jika tersedia.

Dua pejabat dalam daftar, Comey dan McCabe, sudah tak punya izin akses keamanan, kata orang-orang yang dekat dengan masalah ini.

Lihat juga: Trump ke Iran: Jangan Ancam AS atau Tanggung Akibatnya

Pengumuman Gedung Putih dilontarkan setelah Senator Rand Paul berkicau bahwa dirinya berencana berdiskusi dengan Trump soal pencabutan izin keamanan Brennan.

Kemudian, Paul mengatakan bahwa dalam pertemuan itu "saya menegaskan padanya apa yang saya katakan di muka publik: John Brennan dan partisan lain mesti dicabut izin keamanannya."

Seorang eks pejabat intelijen senior mengatakan pencabutan izin keamanan merupakan hak prerogatif presiden, meski kejadian semacam itu jarang terjadi.

Biasanya, mantan pejabat senior terus diberikan izin akses keamanan agar penerusnya bisa berkonsultasi dengan mereka secara pro bono.

(aal)