Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Perdana Menteri Malaysia
Najib Razak membantah pernah menandatangani cek uang yang berasal dari dana lembaga investasi 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) untuk United Malaysia National Organisation (UMNO) saat ia masih bernaung di partai itu.
"Itu bukan dana 1MDB. Saat kami mengeluarkan cek-cek tersebut, kami sangat yakin dan jelas bahwa itu bukan [dana] dari 1MDB," kata Najib kepada wartawan di lobi gedung parlemen Malaysia, Dewan Rakyat, Senin (23/7).
"Saya tidak akan mengeluarkan cek tersebut jika sumber uang berasal dari 1MDB."
Pernyataan itu dilontarkan Najib menanggapi laporan beredar yang menyebut bahwa koalisi partai Barisan Nasional menerima 300 juta ringgit atau setara Rp1,07 triliun dari 1MDB untuk perhelatan pemilihan umum 2013 lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
UMNO pun disebut menerima uang panas sebesar 145 juta ringgit atau setara Rp518 miliar dari rekening bank Najib.
Terus ditanyai mengenai kejelasan dana eks partai binaannya itu, Najib menegaskan masalah ini tengah diselidiki otoritas Malaysia.
"Biarlah [masalah] ini berada di tangan penyelidik karena kami tidak ingin mendahului temuan mereka," katanya seperti dikutip The Straits Times.
Najib telah menghadapi sidang tuntutan pada awal Juli lalu atas dugaan keterlibatannya dalam penyalahgunaan dana 1MDB.
Najib didakwa atas tiga tuduhan pelanggaran kepercayaan dan satu tuntutan penyalahgunaan kewenangan dalam skandal 1MDB.
Semua tuntutan itu terkait dengan aliran dana sekitar 42 juta ringgit atau setara Rp149,4 miliar dari bekas anak perusahaan 1MDB, SRC International, ke rekening pribadi Najib.
Jika terbukti bersalah, Najib terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara, serta denda minimal setara dengan nilai suap.
Meski tengah dirundung kasus korupsi, Najib tetap dilantik menjadi anggota parlemen koalisi oposisi Barisan Nasional dalam rapat perdana Dewan Rakyat pekan lalu.
Berdasarkan konstitusi Malaysia, seorang anggota parlemen akan didiskualifikasi dari jabatannya jika telah divonis hukuman lebih dari satu tahun bui dan denda lebih dari 2 ribu ringgit.
Seusai dilantik, Najib mengatakan siap menjadi oposisi pemerintah yang memprioritaskan dan melayani rakyat.
"Saya akan memprioritaskan rakyat, saya akan melayani mereka. Saya ingin menjadi oposisi konstruktif yang kuat, dan memainkan peran untuk memastikan bahwa demokrasi ditegakkan dan tetap sehat," kata Najib.
(has)