PKL Bangkok Protes Penertiban di Lokasi Wisata
Reuters | CNN Indonesia
Selasa, 07 Agu 2018 06:00 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Para pedagang kaki lima di salah satu tempat yang populer bagi wisatawan Bangkok, Thailand bertekad untuk melawan peraturan yang melarang mereka menjajakan barang dagangan di jalan.
Para pedagang ini mengatakan penolakan dilakukan karena larangan itu mengancam keberlanjutan mata pencaharian mereka dan juga keberadaan ciri khas kota Bangkok.
Para petugas pemerintah kota Bangkok minggu lalu melarang para pedagang di trotoar jalan Khao San yang populer di kalangan wisatawan muda dengan penginapan murah. Jalan itu juga terkenal dengan penjual makanan, pakaian dan suvenir.
Kini para pedagang kaki lima ditempatkan di tempat tertentu dan hanya diizinkan berjualan dari pukul 06.00 pagi hingga tengah malam.
Sebagian besar PKL itu awalnya tidak mematuhi perintah tersebut dan melakukan aksi protes dengan alasan tidak diajak berunding dan tidak ada sosialisasi sebelumnya
"Pemerintah tidak mau mendengarkan kami," ujar Yada Pornpeturmpa, Ketua Asosiasi PKL Jalan Khao San.
"Tetapi kami akan memprotes dan mengajukan petisi kepada pihak berwenang hingga suara kami didengar," tambahnya.
PKL ini telah mengirim petisi ke Gubernur Bangkok Aswin Kwanmuang dan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha agar aturan itu dibatalkan karena mengancam mata pencaharian mereka.
Namun, tampaknya langkah itu tampaknya tidak akan terwujud karena pemerintah kota Bangkok tetap bertekad menata kota itu.
"Aturan baru ini akan tetap diterapkan," ujar Wakil Gubernur Sakoltee Phattiyakul kepada wartawan.
Petugas polisi terus berpatroli di jalan tersebut pada Senin (6/8) dan mengatakan akan menutup gerobak pedagang kaki lima yang melanggar aturan tersebut.
Larangan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah militer Thailand untuk menerapkan ketertiban dan menata ulang kota yang terkenal dengan kehidupan malam dan jajanan murah.
Pihak berwenang juga telah menggusur rumah-rumah kumuh di sepanjang Sungai Chao Phraya untuk diganti dengan tempat berjalan kaki, dan awal tahun ini sekitar 300 orang digusur dari lokasi dekat benteng lama.
Kelompok-kelompok sipil mengatakan program penggusuran itu hanya membidik warga miskin yang tidak memiliki hak hukum karena mereka memang tidak memiliki surat sah untuk tinggal di lokasi tersebut.
Banyak kota-kota di Asia mencoba mengubah diri menjadi kota modern untuk menarik investor dan pedagang kaki lima dianggap sebagai penghalang dan perampas ruang terbuka umum yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh pengusaha resmi, warga dan pejalan kaki.
"Pedagang kaki lima dipandang tidak pantas dan masalah bagi keselamatan. Faktor-faktor ini yang ditekankan oleh pihak berwenang," ujar Sasiwimon Warunsiri dari Jurusan Ekonomi Universitas Kamar Dagang Thailand.
Warunsiri mengatakan para pedagang kaki lima ini mendapat penangguhan aturan karena para pejabat kota sudah menegaskan akan menerapkannya.
"Para pedagang kaki lima ini kemungkinan tidak punya pilihan," ujarnya kepada Thomson Reuters Foundation. (yns)
Para pedagang ini mengatakan penolakan dilakukan karena larangan itu mengancam keberlanjutan mata pencaharian mereka dan juga keberadaan ciri khas kota Bangkok.
Para petugas pemerintah kota Bangkok minggu lalu melarang para pedagang di trotoar jalan Khao San yang populer di kalangan wisatawan muda dengan penginapan murah. Jalan itu juga terkenal dengan penjual makanan, pakaian dan suvenir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah tidak mau mendengarkan kami," ujar Yada Pornpeturmpa, Ketua Asosiasi PKL Jalan Khao San.
"Tetapi kami akan memprotes dan mengajukan petisi kepada pihak berwenang hingga suara kami didengar," tambahnya.
 Penertiban pedagang kaki lima ini merupakan bagian dari program pembenahan kota Bangkok untuk menjadi kota modern yang bersahabat dengan investor. (Reuters/Panu Wongcha-um) |
Namun, tampaknya langkah itu tampaknya tidak akan terwujud karena pemerintah kota Bangkok tetap bertekad menata kota itu.
"Aturan baru ini akan tetap diterapkan," ujar Wakil Gubernur Sakoltee Phattiyakul kepada wartawan.
Petugas polisi terus berpatroli di jalan tersebut pada Senin (6/8) dan mengatakan akan menutup gerobak pedagang kaki lima yang melanggar aturan tersebut.
Lihat juga:Thailand dan Lautan Hitam yang Tetap Hidup |
Pihak berwenang juga telah menggusur rumah-rumah kumuh di sepanjang Sungai Chao Phraya untuk diganti dengan tempat berjalan kaki, dan awal tahun ini sekitar 300 orang digusur dari lokasi dekat benteng lama.
Kelompok-kelompok sipil mengatakan program penggusuran itu hanya membidik warga miskin yang tidak memiliki hak hukum karena mereka memang tidak memiliki surat sah untuk tinggal di lokasi tersebut.
Banyak kota-kota di Asia mencoba mengubah diri menjadi kota modern untuk menarik investor dan pedagang kaki lima dianggap sebagai penghalang dan perampas ruang terbuka umum yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh pengusaha resmi, warga dan pejalan kaki.
"Pedagang kaki lima dipandang tidak pantas dan masalah bagi keselamatan. Faktor-faktor ini yang ditekankan oleh pihak berwenang," ujar Sasiwimon Warunsiri dari Jurusan Ekonomi Universitas Kamar Dagang Thailand.
Warunsiri mengatakan para pedagang kaki lima ini mendapat penangguhan aturan karena para pejabat kota sudah menegaskan akan menerapkannya.
"Para pedagang kaki lima ini kemungkinan tidak punya pilihan," ujarnya kepada Thomson Reuters Foundation. (yns)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK