"Salah urus ekonomi, bukan sanksi, yang membuat warga Iran kesulitan...Saya tidak menyebut hal ini sebagai pengkhianatan, tetapi kesalahan besar di bidang ekonomi," ujar Khamenei yang dikutip oleh televisi pemerintah Iran.
Ini merupakan tanggapan pertama yang dikeluarkan Khamenei teerkait penerapan kembali sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:Iran Tangkap 67 Pejabat Terduga Korupsi |
Washington akhirnya mengumumkan penerapan sanksi ekonomi pada Selasa (7/8) dan Presiden Donald Trump mengancam akan menjatuhkan hukuman kepada negara lain yang melanjutkan hubungan dagang atau beroperasi di Iran.
Iran sendiri mengecam sanksi yang disebutnya "sikap sepihak AS".
Para pejabat Iran menuduh "musuh" berperan dalam kejatuhan nilai mata uang rial dan kenaikan harga koin emas. Pihak berwenang pun menangkap 60 orang, termasuk beberapa pejabat, dengan pasal yang hukuman maksimalnya adalah hukuman mati.
Perang Ekonomi
Khamenei, pada Sabtu (11/8), meminta langkah hukum "cepat dan adil, dari pengadilan tindak pidana korupsi setelah kepala badan yudikatif Iran mengatakan Iran sedang mengadapi "perang ekonomi.
Aksi protes di kota-kota Iran ini dimulai dengan slogan menentang biaya hidup yang tinggi, harga barang mahal dan lapangan kerja yang langkah. Namun, aksi tersebut pun berubah menjadi aksi menentang pemerintah.
Warga Iran melakukan aksi protes di berbagai kota terkait kondisi ekonomi yang semakin sulit yang berubah menjadi aksi menentang pemerintah. (AFP/STR) |
Presiden Donald Trump menerapkan kembali sanksi setelah AS mundur dari kesepakatan internasional yang bertujuan menghentikan program nuklir Iran.
Trump mengatakan kesepakatan itu tidak akan berhasil dan menyebut Iran harus berhenti ikut campur dalam konflik di Suriah dan Yaman.
Sanksi yang dijatuhkan AS ini melarang Iran melakukan perdagangan emas dan logam berharga lain. Selain itu Iran juga dilarang membeli mata uang dolar dan sanksi di sektor otomotif.
Warga Iran melakukan aksi protes di berbagai kota terkait kondisi ekonomi yang semakin sulit yang berubah menjadi aksi menentang pemerintah. (AFP/STR)