PM Jepang akan Ajukan Perubahan UUD untuk Perkuat Militer

Jakarta, CNN Indonesia -- Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe membenarkan akan mengubah UUD pasifis negara itu yang akan diajukan partainya ke parlemen tahun ini juga yang bertujuan memberi peran dan tujuan yang lebih kuat bagi militer.

Langkah Abe ini sejalan dengan upayanya memperpanjang masa jabatannya sebagai perdana menteri Jepang.

Perdana menteri Jepang yang kembali berkuasa pada Desember 2012 dengan janji meningkatkan pertahanan dan menghidupkan kembali ekonomi, diperkirakan akan mengalahkan pesaing kuatnya mantan menteri pertahanan Shigeru Ishiba dalam pemilihan ketua Partai Demokrat Liberal.

Kemenangan dalam pemilihan ketua partai tanggal 20 September ini akan memperpanjang masa jabatan sebagai ketua LDP dan akan membuatnya menjadi perdana menteri Jepang terlama karena LDP masih memimpin koalisi di parlemen.

Lihat juga: Jepang Ubah UU Bantuan Asing Militer

Pasal 9 UUD Jepang melarang negara itu membentuk angkatan bersenjata namun pasal ini diinterpretasikan sebagai boleh memiliki militer untuk kepentingan membela diri.

Abe ingin menambah rujukan baru bagi Pasukan Bela Diri Jepang untuk menjelaskan status mereka.

Ini akan menjadi perubahan simbolis tetapi sejak lama disasar oleh kubu konservatif yang memandang UUD buatan Amerika Serikat itu merupakan pengingat memalukan atas kekalahan dalam Perang Dunia II. Namun, langkah ini ditentang kubu pengkritik yang khawatir dengan kemungkinanan perluasan peran Pasukan Bela Diri Jepang di luar negeri.

"Bukankan misi politisi masa kini untuk menciptakan lingkungan dimana mereka (anggota militer Jepang) bisa melaksanakan tugas dengan rasa bangga?" ujar Abe dalam pidato di hadapan anggota partainya.

"Mari kita penuhi misi itu dengan menulis secara jelas di UUD bahwa Pasukan Bela Diri melindungi perdamaian dan kemerdekaan Jepang," tambahnya.

Di hadapan wartawan Abe berharap LDP bisa mengajukan usul perubahan itu ke parlemen dalam sidang tambahan yang kemungkinan besar akan dilaksanakan tahun ini juga.

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe juga menjanjikan pembangunan infrastruktur dalam tiga tahun ke depan untuk mengatasi bencana alam. (AFP/JIJI Press)

Upaya mengubah UUD merupakan langkah politik berisiko. Masyarakat Jepang terbagi dalam masalah ini dan mitra koalisi LDP, Komeito, juga ragu-ragu.

Perubahan UUD memerlukan suara duapertiga dari kedua majelis parlemen dan mayoritas dalam referendum.

Ketika bertemu dengan utusan khusus presiden Korea Selatan untuk Korea Utara, Suh Hoon, perdana menteri jepang ini menegaskan kembali keinginan bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un untuk membahas masalah penculikan warga Jepang oleh agen-agen Pyongyang beberapa dekade lalu.

Lihat juga: Tentara Jepang Sudah Boleh Bertempur di Luar Negeri

Pada 2002, Korea Utara mengaku menculik 13 warga Jepang pada 1970an dan 1980an. Jepang sendiri yakin 17 warganya diculik dan lima diantaranya telah dipulangkan. Delapan orang lainnya disebut Korea Utara telah meninggal dunia, sementara empat orang tidak pernah tiba di negara itu.

Abe juga berjanji untuk memperkuat infrastruktur Jepang dalam tiga tahun ke depan untuk menghadapi bencana banjir, tanah longsor dan gempa bumi yang melanda negeri itu belakangan ini.

[Gambas:Video CNN] (yns)