Lawan AS, Uni Eropa Bersikukuh Tetap Dagang dengan Iran

Jakarta, CNN Indonesia -- Uni Eropa kabarnya akan menetapkan sistem pembayaran baru yang memudahkan perusahaan dan pebisnis minyak untuk terus berdagang dengan Iran. Hal ini dilakukan untuk menghindari sanksi ekonomi setelah Amerika Serikat mengundurkan diri dari perjanjian nuklir.

Iran dan Uni Eropa mengumumkan bahwa mereka akan menentang keputusan sanksi ekonomi Amerika Serikat yang dijatuhkan Presiden Donald Trump.

Iran dan Uni Eropa mengumumkan pembangkangan merekta terhadap ketentuan AS dalam pembicaraan tingkat tinggi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dengan anggota perjanjian nuklir Iran lain yang masih bertahan.

Lihat juga: Sentimen Sanksi AS terhadap Iran Bikin Harga Minyak Menguat

Dalam pernyataannya, negara-negara itu menmyuebut bahwa mereka sepakat untuk melindungi kebebasan operasional ekonomi mereka agar dapat berbisnis legal dengan Iran.

Namun, dengan dominasi dolar AS dalam perdagangan global, maka mereka berencana untuk membuat mekanisme baru yang akan, "memfasilitasi pembayaran yang terkait dengan ekspor Iran (termasuk minyak) dan impor, yang akan menjamin operasional ekonomi untuk mengejar bisnis yang sah dengan Iran."

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini bersama Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menyebut dihadapan PBB bahwa mereka akan membicarakan lebih lanjut terkait detil teknis keputusan itu.

Lihat juga: Ditekan AS, Jepang Bersiap Hentikan Impor Minyak dari Iran

"Secara singkat, hal ini berarti negara Uni Eropa akan membentuk badan hukum yang memfasilitasi transaksi keuangan yang sah dengan iran. Sehingga memungkinakn perusahaan-perusahaan Eropa untuk terus berdagang dengan Iran sesuai dengan UU Uni Eropa dan terbuka dengan mitra lainnya di dunia," jelasnya kepada wartawan, seperti dikutip AFP.

Menurutnya, negara kesepakatan nuklir Iran yang tersisa akan terus menjaga komitmen untuk mendukung penggunaan nuklir Iran yang tidak digunakan untuk kepentingan militer. Negara yang tersisa ini, Inggris, China, Perancis, Jerman, dan Rusia, lantas menyebut rencana mereka sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan.

"Para peserta diingatkan kembali bahwa inisiatif ini bertujuan untuk menjaga JCPOA, yang merupakan kepentingan internasional," katanya.

Lihat juga: Lawan Sanksi AS, Iran Klaim Kuasai Selat Hormuz

AS keluar dari kesepakatan perjanjian nuklir Iran setelah mengklaim bahwa pihaknya memiliki bukti kalau Iran tetap melakukan aktivitas nuklir untuk tujuan militer di negaranya.

Meski demikian, Mogherini menyebut bahwa sesuai dengan temuan inspektur PBB, Iran disinyalir tetap mematuhi perjanjian nuklir. PBB menganggap Teheran telah mengurangi program nuklirnya secara drastis untuk lepas dari sanksi ekonomi yang dikenakan di negaranya.

Akibat dijatuhkannya kembali sanksi ekonomi kepada Iran oleh AS, sejumlah perusahaan minyak di Iran menghentikan produksinya. Perusahaan minyak Total dari Perancis, perusahaan mobil Peuoget, Renault, Siemens milik Jerman, dan Daimler juga menghentikan sementara operasional mereka di Iran lantaran khawatir bakal memicu sanksi AS. (eks)