Irak Setujui 14 Menteri untuk Kabinet Baru

Tim , CNN Indonesia | Kamis, 25/10/2018 06:45 WIB
Irak Setujui 14 Menteri untuk Kabinet Baru Ilustrasi (Reuters/Stringer)
Jakarta, CNN Indonesia -- Parlemen Irak lakukan perombakan kabinet. Sebanyak 14 menteri yang diusulkan Perdana Menteri yang ditunjuk Adel Abdel Mahdi, disetujui parlemen, Kamis (25/10). Meski demikian, beberapa menteri kunci seperti pertahanan dan urusan dalam negeri masih belum ditetapkan, kata seorang pejabat.

Persetujuan ini diberikan oleh 220 anggota parlemen dari total 329. Irak baru saja selesai mengadakan pemilu pada Mei. Beberapa menteri yang diganti itu adalah menteri luar negeri, keuangan, dan perminyakan.

Setelah pemilihan umum pada bulan Mei, Presiden terpilih baru, Barham Saleh menyerahkan tugas kepada Abdel Mahdi untuk membentuk pemerintahan baru. Beberapa koalisi berebut untuk ditunjuk sebagai bagian dari pemerintahan baru ini.


Seorang veteran politik Irak dan seorang ekonom dengan pelatihan, Abdel Mahdi (76) dianggap cukup independen untuk dapat merakit sebuah pemerintahan meskipun ada perpecahan pada para elite yang berkuasa.

Mantan menteri perminyakan mendapat dukungan dari Teheran dan Washington, sebuah konsensus yang diperlukan di sebuah negara yang terjebak di antara dua sekutu utama yang saling bermusuhan.

Irak memiliki sistem pemungutan suara proporsional yang dirancang untuk mencegah kemunduran kembali ke kediktatoran setelah penggulingan Saddam Hussein di akhir 2003.

Peran presiden yang sebagian besar seremonial, yang sekarang dipegang oleh Saleh yang berusia 58 tahun. Ia telah mewakili orang Kurdi sejak pemilihan multi-partai pertama Irak pada tahun 2005.

Di bawah kesepakatan pembagian kekuasaan, jabatan perdana menteri dipegang oleh seorang Syiah, sementara juru bicara parlemen adalah Arab Sunni. Pos ini diisi oleh Mohammed al-Halbusi bulan lalu.

Pemerintah baru Irak mesti mengemban tugas besar untuk membangun kembali negara itu. Infrastruktur Irak telah hancur akibat pendudukan oleh Negara Islam dan pertempuran sengit dalam tiga tahun terakhir.

Negara itu juga harus berurusan dengan masalah korupsi, kekurangan listrik, dan memburuknya fasilitas publik.

Di antara mereka yang diberi lampu hijau pada hari Kamis adalah Thamer Abbas Ghadbane yang menduduki kementerian paling penting, minyak. Minyak adalah satu-satunya sumber pendapatan Irak. Dia sebelumnya memegang jabatan ini pada 2004 dan 2005.

Sementara menteri keuangan dipegang oleh Fouad Hussein yang memiliki hubungan erat dengan wilayah otonomi Kurdistan.

Parlemen akan kembali mengadakan rapat pada 6 November untuk memutuskan siapa yang akan menjabat di sejumlah kementerian yang masih kosong.

Untuk urusan luar negeri, Abdel Mahdi telah mengusulkan Mohammed Ali al-Hakim, mantan duta besar untuk PBB. Sementara untuk urusan kelistrikan, Louai al-Khatib, seorang peneliti yang disegani di bidang energi, akan ditunjuk. (eks/eks)