Menteri Departemen Perdana Menteri Malaysia Liew Vui Keong menuturkan hukuman mati juga dihapus bagi pelanggaran dalam Undang-Undang Senjata Api (Hukuman Lebih berat), UU Senjata Api 1960, UU Penculikan 1961, UU Angkatan Bersenjata 1972, UU Industri Jasa Air 2006, UU Perdagangan Strategis 2010, dan UU Obat-Obatan Berbahaya 1952.
Menurut Liew keutusan ini telah disetujui kabinet pemerintahan secara kolektif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah disebut memutuskan menghapus hukuman mati lantaran banyak yang menentang praktik yang dikecam oleh kelompok pemerhati hak asasi manusia itu.
ADVERTISEMENT
Di hadapan Dewan Rakyat, Liew juga menuturkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komisi Pengaduan Pelanggaran Kepolisian Independen (IPMC) akan diajukan pada sidang parlemen selanjutnya, setelah seluruh masalah dan kebijakan dalam RUU itu diselesaikan.
IPMC merupakan badan pengawas kepolisian pertama yang diusulkan oleh Komisi Penyelidikan Kerajaan Malaysia. Lembaga ini digagas untuk meningkatkan kinerja pasukan kepolisian Negeri Jiran.
Salah satu tugas utama IPMC adalah untuk menjadi pengawas independen dan eksternal dalam menangani serta menyelidiki keluhan terhadap kinerja anggota kepolisian.
"Kerangka ini mempertimbangkan kontrol dan kewenangan yang lebih menyeluruh dan sejalan dengan hukum yang ada dan saat ini masih berlaku," ucap Liew saat menjawab pernyataan salah satu anggota Dewan Rakyat, Maria Chin Abdullah. (rds)