Didesak Cabut Bantuan RI, PM Australia Redakan Ketegangan

CNN Indonesia | Rabu, 14/11/2018 17:21 WIB
Didesak Cabut Bantuan RI, PM Australia Redakan Ketegangan PM Scott Morrison meredakan ketegangan usai senator Australia mendesak pemerintah mencabut bantuan untuk RI jika Jakarta terus mendikte Canberra soal Yerusalem. (AAP/Mick Tsikas/via Reuters)
Jakarta, CNN Indonesia -- Perdana Menteri Scott Morrison berupaya meredakan ketegangan setelah seorang senator Australia mendesak pemerintahannya untuk mencabut bantuan bagi Indonesia jika Jakarta terus "mendikte" Canberra soal pemindahan kedutaan Israel ke Yerusalem.

"Australia selalu ada untuk Indonesia, dan itu dihargai dan diapresiasi oleh Indonesia," ujar Morrison sebagaimana dikutip The Guardian, Rabu (14/11).
Morrison melontarkan pernyataan ini untuk menanggapi desakan seorang senator di Tanzania, Eric Abetz, yang mengatakan bahwa pemerintah harus berpikir dua kali untuk meneruskan aliran bantuan senilai US$360 juta (Rp5,3 triliun) setiap tahunnya bagi Indonesia.

"Jika Indonesia benar-benar ingin mendikte politik luar negeri Australia di Timur Tengah, apakah kita harus berpikir ulang terkait pemberian bantuan US$360 juta setiap tahunnya kepada mereka?" ucap Abetz melalui akun Twitter pribadinya, Rabu (14/11).


Abetz kemudian mengusulkan agar Australia lebih berfokus pada penyelesaian kesepakatan perdagangan bebas dengan Indonesia yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat kedua negara.

"Bagaimana jika kita dengan tenang menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas yang bisa mendorong banyak orang Indonesia keluar dari kemiskinan itu dan membantu para petani Australia, dan meningkatkan lapangan pekerjaan," ucapnya.



Pernyataan ini sendiri dilontarkan Abetz setelah Morrison bertemu dengan Presiden Joko Widodo di sela Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Singapura.

Dalam pertemuan itu, Morrison dan Jokowi fokus membahas penyelesaian perjanjian perdagangan senilai US$11,4 miliar (Rp17,3 triliun) antara Australia-Indonesia.

Perjanjian yang tertuang dalam Kemitraan Ekonomi Komperhensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) itu telah digodok selama lebih dari satu dekade. Semula, kedua negara menargetkan IA-CEPA bisa diteken akhir tahun ini.
Namun, rencana itu nampaknya meleset lantaran kedua negara masih belum bisa memastikan kapan perjanjian itu ditandatangani. 

Sejumlah pihak menganggap penandatanganan ini molor karena relasi Canberra-Jakarta yang belakangan renggang terkait kisruh relokasi kedutaan.

Indonesia memang menjadi salah satu negara paling vokal di kawasan yang mengecam rencana kontroversial Australia itu.
Tak lama setelah Morrison mengumumkan rencana tersebut, Indonesia langsung mengeluarkan pernyataan kecaman hingga memanggil duta besar Australia di Jakarta.

Kini, Morrison mengatakan bahwa pemerintahannya masih mempertimbangkan rencana relokasi yang dianggap dapat merusak upaya perdamaian antara Israel dan Palestina tersebut.

Sebelumnya, Morrison mengatakan bahwa Australia mulai mempertimbangkan keputusan ini karena proses perdamaian antara Israel dan Palestina tak kunjung usai, dengan salah satu isu utama perebutan Yerusalem sebagai ibu kota.

"Dan bagi yang memperhatikan isu ini sejak lama, banyak keputusasaan terkait progres menuju perdamaian, dan kami ingin itu terwujud, dan itu yang memotivasi saya," ucap Morrison. (has/has)