Najib Razak Hadir di Demo 812 Tolak Ratifikasi Konvensi PBB

CNN Indonesia | Sabtu, 08/12/2018 17:19 WIB
Najib Razak Hadir di Demo 812 Tolak Ratifikasi Konvensi PBB Mantan PM Malaysia, Najib Tun Razak beserta istri menghadiri aksi unjuk rasa 812. (REUTERS/Sadiq Asyraf)
Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Tun Razak, beserta sang istri, Rosmah Mansor, turut menghadiri aksi unjuk rasa 812 di Ibu Kota Kuala Lumpur. Mereka mendukung langkah pemerintah Negeri Jiran menolak menyetujui dan meratifikasi Konvensi Dunia Untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras (ICERD) yang diajukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Seperti dilansir Reuters, Sabtu (8/12), menurut perhitungan Kepolisian Diraja Malaysia, aksi unjuk rasa itu diikuti sekitar 50 ribu orang. Demonstrasi damai itu dimulai sejak pukul 10.15 waktu setempat. Mereka berkumpul di Dataran Merdeka dan sempat menunaikan salat Zuhur berjamaah di jalanan yang sudah ditutup sementara. Mereka sempat menyanyikan lagu kebangsaan Negaraku sebelum memulai aksinya.

Saat menuju lokasi, massa membaca Shalawat Nabi Muhammad S.A.W., dan memekikkan takbir. Mereka juga meneriakkan yel-yel 'Tolak ICERD', 'Hancur ICERD' sebagai bentuk penolakan konvensi PBB. Sebagian demonstran membawa spanduk bertuliskan 'Panjang Umur Kaum Melayu.'


Najib dan istri bergabung dengan para pengunjuk rasa dari Stasiun LRT Masjid Jami. Kedatangannya disambut meriah pengunjuk rasa.
Mantan PM Malaysia, Najib Tun Razak beserta istri menghadiri aksi unjuk rasa 812. (REUTERS/Sadiq Asyraf).
Najib turut mengenakan baju koko berwarna putih yang menjadi simbol demonstrasi, dan songkok hitam. Sedangkan Rosmah mengenakan kerudung dan baju gamis putih, dipadukan selendang hitam.

Unjuk rasa itu juga dihadiri Ketua Partai Organisasi Nasional Persatuan Melayu (UMNO), Ahmad Zahid Hamidi, yang menggantikan Najib. Selain itu pemimpin Partai Islam Se-Malaysia (PAS) juga terlihat. Namun, Najib tidak berorasi dalam demonstrasi itu.

Dalam orasinya, Anggota Majelis Tinggi UMNO, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman menyatakan mereka tidak akan setuju dengan konvensi PBB itu. Dia beralasan hal itu akan mengganggu stabilitas negara yang selama ini dikuasai oleh etnis Melayu, dan enggan memberi ruang kepada keturunan China dan India.
"Kalau pemerintah tidak mendengar kemauan kami, kami akan menggelar unjuk rasa yang lebih besar," kata Rahman.

Pemerintahan Perdana Menteri Mahathir Muhammad saat ini memang didukung oleh kalangan etnis China dan India yang merupakan minoritas. Namun, mereka tak bisa bebas bergerak karena masih memerlukan dukungan dari etnis Melayu, yang sebagian besar masih setia dengan UMNO dan PAS.

Kerusuhan antara etnis Melayu dan China pada 1969 di Malaysia yang menelan korban 200 orang tewas akhirnya membuat pemerintah Malaysia memberlakukan kebijakan diskriminatif, dikenal dengan MARA. Hal membuat etnis Melayu mendapat kemudahan karena negara menjamin kuota untuk kuliah di universitas, potongan harga rumah, program simpanan rakyat, dan kepemilikan ekuitas.

Sedangkan bagi etnis China dan India aturan itu dirasa tidak adil. Sayangnya, segala kemudahan itu justru berdampak buruk karena malah menjadi sarang korupsi dan kolusi.

"Kami hadir di sini untuk mempertahankan hak-hak warga Melayu. Kami sudah memimpin negeri ini sejak lama, tetapi sekarang orang-orang mau mengambil alih dan mencabut MARA," kata seorang demonstran bernama Faridah Harun (59), yang datng jauh-jauh dari Negara Bagian Perak.
"Saya harap ras lain tidak menantang hak-hak warga Melayu. Sebagai Muslim, saya ingin Islam tetap menjadi prioritas di Malaysia," ujar demonstran lainnya, Arif Hashim, seperti dilansir AFP.

Unjuk rasa itu dibatasi hingga pukul 18.00 waktu setempat. Namun, karena hujan, sebelum pukul 17.00 banyak pengunjuk rasa memutuskan pulang. (ayp/ayp)