Kanada Sebut Warganya yang Diperiksa China Hilang

CNN Indonesia | Kamis, 13/12/2018 11:42 WIB
Kanada Sebut Warganya yang Diperiksa China Hilang Ilustrasi polisi China. (AFP Photo/Greg Baker)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kanada menyatakan bahwa Michael Spavor, salah satu warganya yang diperiksa otoritas China, kini hilang.

"Kami menyadari bahwa seorang warga Kanada, Michael Spavor, saat ini hilang di China," ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri Kanada, Guillaume Berube, kepada AFP pada Rabu (12/12).

Berube mengatakan bahwa Spavor terakhir kali melakukan kontak dengan pejabat kedutaan besar Kanada di Beijing beberapa waktu lalu.


"Kami tidak dapat mengontak dirinya sejak dia menginformasikan kami bahwa dia tengah diperiksa otoritas China," kata Berube.
Berube mengatakan Kanada "tengah berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan keberadaannya."

Dia juga menyatakan bahwa Ottawa sudah menyampaikan masalah ini kepada Beijing.

Spavor memang tinggal di China. Dia menjalankan sebuah organisasi pertukaran budaya bernama Paektu Cultural Exchange yang berbasis di negara tersebut.
Organisasi itu memfasilitasi perjalanan bisnis, pariwisata, dan olahraga ke Korea Utara. Organisasinya cukup dikenal karena memfasilitasi bintang basket NBA, Dennis Rodman, mengunjungi negara terisolasi itu beberapa waktu lalu.

Kabar Spavor yang hilang muncul beberapa hari setelah mantan diplomat Kanada, Michael Kovrig, ditahan ketika mengunjungi Beijing.

Pejabat Kanada mengatakan pihaknya mendapat informasi penahanan Korvig pada Senin pagi pekan ini melalui faks.

"Kanada sangat prihatin dengan penahanan Korvig dan Kanada telah mengangkat kasus ini langsung kepada pejabat China," ucap Menlu Kanada, Chrystia Freeland.
Teman dan sejumlah analis menganggap Kovrig mungkin "menjadi sandera dan korban" relasi Kanada-China yang belakangan memanas lantaran penangkapan bos Huawei, Meng Wanzhou, di Vancouver, beberapa waktu lalu.

Otoritas Kanada menangkap Meng atas permintaan ekstradisi dari AS yang akan mengadili bos Huawei itu atas kasus terkait sanksi Iran. (rds/has)