Menlu Turki Sebut AS Akan Ekstradisi Terduga Dalang Kudeta

CNN Indonesia | Senin, 17/12/2018 19:30 WIB
Menlu Turki Sebut AS Akan Ekstradisi Terduga Dalang Kudeta Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu Turki, mengklaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mengekstradisi cendekiawan Fethullah Gulen, karena diduga dalang upaya kudeta yang gagal dua tahun lalu. (AFP PHOTO / ADEM ALTAN)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu mengklaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mengekstradisi cendekiawan Fethullah Gulen ke negara asalnya. Pemerintah Turki menuduh Gullen adalah dalang di balik upaya kudeta yang gagal dua tahun lalu.

Dalam sebuah wawancara di Forum Doha pada Minggu (16/12) pekan lalu, Cavusoglu menyatakan Trump mengatakan langsung kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam KTT G20 di Argentina kalau AS sedang menyiapkan ekstradisi Gulen.

Mengutip CNN, Senin (17/12), ulama yang bermukim di Pennyslvania, AS itu dituding sebagai otak upaya kudeta terhadap Presiden Turki yang gagal pada 2016. Gulen telah berulang kali menampik tudingan tersebut.
Cavusoglu juga mengklaim Biro Penyelidik Federal (FBI) memiliki bukti organisasi Gulen yang dikenal sebagai FETO, telah melanggar undang-undang AS, termasuk penipuan pajak, visa dan beberapa kegiatan ilegal lainnya.


FETO telah dicap sebagai kelompok teroris oleh pemerintahan Erdogan. Terkait hal tersebut, FBI belum memberi komentar.
Menlu Turki Sebut AS Akan Ekstradisi Terduga Dalang KudetaCendekiawan Turki, Fethullah Gulen yang diduga dalang kudeta pada 2016. (REUTERS/Greg Savoy/Reuters TV)

Permintaan ekstradisi telah diajukan Turki kepada pemerintahan Barack Obama sebelum digantikan oleh Donald Trump. Namun hingga kini, belum ada tanda-tanda dari Washington menunjukkan bahwa ektradisi akan segera dilakukan.

Bulan lalu, Kementerian Luar Negeri AS menyatakan telah menerima permintaan ekstradisi dari Turki. Namun, Trump menyebut ia tidak berencana mengesktradisi Gulen.
Menurut analisis hukum, proses ekstradisi Gulen juga dapat ditentang dari pihaknya menggunakan klausul pelanggaran politik dalam perjanjian ekstradisi 1979 antara kedua negara.
[Gambas:Video CNN] (fey/ayp)