Etnis Rohingya harus hidup tanpa kepastian sejak hampir tiga dasawarsa. Mereka tidak dianggap oleh pemerintah Myanmar sejak merdeka pada 1948. Lantas nasib mereka semakin memburuk selepas kudeta militer yang berkuasa sejak 1962.
Pada 1989, Rohingya tidak termasuk ke dalam 135 etnis yang diakui pemerintah Myanmar meski sudah mengajukan bukti-bukti kalau mereka bukan pendatang ilegal dari Bangladesh, tetapi sudah mempunyai akar peradaban selama ratusan tahun. Alhasil, mereka terasing di tanah kelahirannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kabar itu diembuskan terus menerus dan akhirnya memantik kerusuhan pada 2012. Saat itu ribuan orang Rohingya tak bersenjata diserang aparat dan sipil Myanmar.
Ada dugaan hal itu dibuat-buat untuk membuat khawatir masyarakat saat proses transisi junta militer ke sistem demokrasi. Tujuannya untuk membuat pembenaran kalau tanpa militer maka keadaan bakal kacau.
Tiga tahun kemudian terjadi serangan besar-besaran kepada orang Rohingya. Padahal saat itu juga terjadi pemilihan umum, yang dimenangkan Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD) dipimpin Aung San Suu Kyi.
Bertahun-tahun ditindas membuat sebagian etnis Rohingya melawan. Pada Agustus 2017, sekelompok orang menyatakan sebagai Tentara Pembebasan Rohingya Arakan (ARSA) menyerang pos polisi dan tentara di Negara Bagian Rakhine. Hal itu membuat pemerintah Myanmar naik pitam dan mengerahkan pasukan bersenjata berat memburu orang Rohingya.
Meski berdalih ingin menumpas kelompok yang dianggap teroris, tetapi mereka malah menargetkan penduduk sipil. Menurut kesaksian para pengungsi Rohingya, yang diakui oleh salah satu utusan khusus PBB, Marzuki Darusman, persekusi oleh aparat Myanmar dilakukan secara sistematis.
Mereka tidak cuma membantai, tetapi juga membakar habis desa-desa orang Rohingya. Bahkan mereka juga menanam ranjau di jalur-jalur pelarian etnis Rohingya, dengan tujuan jika kembali maka bakal celaka. Dan hal itu memang terjadi. Lebih dari 5000 orang Rohingya meninggal dalam kejadian itu.
Suu Kyi yang diharapkan bisa bersuara lantang membela hak asasi manusia kenyataannya malah diam seribu bahasa ketika ditanyai soal Rohingya. Dia berdalih ini itu guna menghindari pembicaraan soal persekusi yang dilakukan aparat keamanan di negara yang dipimpinnya.
Hal itu jelas-jelas membuat para pegiat hak asasi dan pro demokrasi yang mengidolakannya karena berani menghadapi junta militer tidak habis pikir. Bahkan beberapa di antaranya mengaku kecewa. Sejumlah lembaga mencabut penghargaan buatnya. Malah almamaternya, Universitas Oxford, melepas foto Suu Kyi yang tadinya terpampang di salah satu gedungnya lantaran malu.