Penutupan Pemerintah Berlanjut, PNS AS Semakin Frustasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Penutupan pemerintahan Amerika Serikat yang berlanjut membuat resah para pegawai negeri dan honorer di seluruh lembaga negara setempat. Kini 800 ribu PNS di Negeri Abang Sam semakin cemas karena terancam tidak bisa membayar tagihan hingga terusir dari rumah sewaan yang mereka huni selama ini.

Seperti dilansir AFP, Sabtu (12/1), tidak seluruh pegawai di lembaga pemerintah AS mempunyai gaji besar. Bahkan sejumlah lembaga yang tidak mungkin diliburkan, seperti rumah sakit, polisi, tentara, layanan darurat, hingga perhubungan terpaksa tetap bekerja tanpa digaji.

"Banyak dari kami adalah orang dan ibu tua tunggal yang terpaksa bekerja tanpa digaji, dan tetap harus membayar jasa pengasuh. Kami kan juga harus membeli BBM untuk sampai ke tempat kerja," kata perwakilan Serikat Sipir AS, Eric Young.

Lihat juga: Daftar Rekor Penutupan Pemerintahan AS Terlama

Sipir merupakan petugas yang termasuk penegak hukum di AS yang gajinya paling rendah.

Bukan cuma Eric yang frustasi. Bahkan Biro Penyelidik Federal (FBI) mengaku sudah terdesak karena para agennya belum digaji. Mereka mendesak supaya penutupan pemerintahan segera berakhir, atau operasional lembaga itu tersendat.

Sebagian PNS AS kini mencari kesibukan lain untuk mengisi waktu luang. Sebab, meski mereka cuti atau masuk kerja pun tetap tidak dihitung oleh negara, yang berdampak pada penghasilan yang harus mereka terima pada akhir Januari mendatang.

Ketua Dewan Perwakilan, Nancy Pelosi dan pimpinan fraksi Demokrat di Senat, Chuck Schumer sudah mengambil langkah dengan menerbitkan aturan untuk mencabut penutupan sebagian pemerintah. Namun, aturan itu bisa dimentahkan oleh Presiden Donald Trump jika pengajuan anggaran US$5,6 miliar untuk proyek tembok perbatasan dengan Meksiko belum juga disetujui Kongres.

"Situasi ketiadaan anggaran dan kekurangan staf ini sangat buruk. Kami mempunyai sekretaris, juru masak, guru yang direkrut untuk menggantikan sementara para sipir yang memilih cuti," ujar Nancy.

Lihat juga: Membedah Kisruh Penutupan Pemerintah AS

"Kalau sampai terjadi sesuatu kepada para PNS karena hal ini, maka Anda yang bersalah," lanjut Nancy sambil menunjuk ke arah Gedung Putih.

Beban PNS di AS di masa penutupan pemerintahan semakin bertambah ketika dihadapkan kepada bermacam tagihan. Yakni cicilan mobil, listrik, gas, air, jasa pengasuh bayi, bahkan terancam tidak bisa membayar sewa. Sebab gaji yang tidak dibayarkan itu membuat masalah keuangan bagi mereka.

Penutupan pemerintahan yang dilakukan Trump melampaui era Bill Clinton yang mencapai 21 hari. Penutupan saat ini sudah mencapai hari ke-22 dan belum ada tanda-tanda akan berakhir. Sebab, baik Trump dan Dewan Perwakilan tetap pada pendirian masing-masing terkait anggaran tembok perbatasan. (ayp)