Polandia Tangkap Staf Huawei, China Bikin Perhitungan

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah China tidak terima atas keputusan Badan Intelijen Polandia yang menangkap seorang staf perusahaan telekomunikasi Huawei, Wang Weijing pada pekan lalu yang dituduh melakukan spionase. Negeri Tirai Bambu bakal bikin perhitungan atas sikap Polandia.

"Beijing harus bernegosiasi dengan Warsawa dan melakukan pembalasan, membantu dunia untuk mengerti bahwa Polandia adalah kaki tangan AS," demikian pernyataan pemerintah China dikutip surat kabar Global Times, seperti dilansir AFP, pada Senin (14/1).

Penangkapan terhadap Wang Weijing terjadi setelah pada Desember 2018 lalu pemerintah Kanada membekuk Direktur Keuangan Huawei, Meng Wanzhou. Wanzhou kini telah dibebaskan dengan jaminan. Namun, gerak-geriknya di Vancouver tetap diawasi.

Lihat juga: Huawei Pecat Karyawan di Polandia Terkait Aksi Spionase

Hal ini dinilai imbas dari perang dagang dan persaingan politik antara AS dan China. Menurut tabloid China, People's Daily, intervensi terhadap Huawei dianggap bisa mempengaruhi kepercayaan diri masyarakat Negeri Tirai Bambu, dan dikhawatirkan kejadian serupa terulang di masa mendatang.

"China tidak harus lunak kali ini. Beijing tidak akan menggertak Warsawa -- dan tidak perlu melakukan hal itu -- akan tetapi nanti [Warsawa] harus membayar pelanggarannya," demikian laporan dalam People's Daily.

Selang beberapa hari setelah Kanada menangkap Wanzhou atas permitaan ekstradisi AS pada Desember 2018, pemerintah China menahan dua warga Kanada. Yaitu seorang mantan diplomat dan seorang pebisnis atas kecurigaan terkait membahayakan keamanan nasional.

Lihat juga: China Cari 'Celah' Bebaskan Staf Huawei di Polandia

Wanzhou dituduh melakukan penipuan terkait dengan pelanggaran sanksi terhadap Iran. Sedangkan terkait kasus Wang di Polandia, China menginginkan Huawei menjaga jarak dari kasus tersebut.

Seorang warga Polandia juga ditangkap atas tuduhan pengintaian bersama Wang pada Selasa. Kedua orang tersebut, dicurigai bekerja untuk China dan bertujuan untuk merugikan Polandia. (ani/ayp)