AS Blokir Sumber Pendapatan Terbesar Venezuela

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengumumkan pada Senin (28/1) memberlakukan sanksi menyeluruh pada perusahaan minyak milik Venezuela, PDVSA. Upaya ini dipercaya tindakan paling tegas yang dilakukan AS melawan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

Selain untuk menekan Maduro, sanksi ini juga merupakan bentuk dukungan pada pemimpin oposisi yang sudah memproklamirkan dirinya sendiri sebagai Presiden Venezuela pada pekan lalu, Juan Guaido.

"Kami telah melanjutkan untuk mengungkap korupsi Maduro dan kroninya dan hari ini tindakan ini memastikan mereka tidak lagi bisa menjarah aset masyarakat Venezuela," ucap John Bolton, penasihat keamanan nasional AS di White House, Washington, D.C, diberitakan Reuters.

Lihat juga: Bank Sentral Inggris Blokir Akses Maduro Tarik Emas US$1,2 M

Bolton menjelaskan pengumuman ini bakal memblokir US$ 7 miliar aset PDVSA "plus lebih dari US$ 11 miliar kerugian ekspor pada tahun depan".

PDVSA, bagian dari OPEC (Organisasi Negara Pengekspor Minyak Bumi), merupakan sumber pendapatan terbesar Venezuela. PDVSA adalah pemilik perusahaan AS, Citgo Petroleum, aset terpenting Venezuela di luar negeri.

Sebelumnya Presiden AS Donald Trump menunda menargetkan sektor vital perminyakan Venezuela karena memikirkan potensi mempersulit rakyat dan merugikan perusahaan serta konsumen di AS.

Lihat juga: Guaido Serukan Demo untuk Desak Militer Membelot dari Maduro

Dalam upaya mengurangi efek negatif di AS, Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan Citgo di dalam negeri bisa tetap beroperasi. Mnuchin juga mengatakan pasokan minyak cukup buat memastikan tidak ada dampak signifikan pada harga di AS dalam jangka pendek.

Banyak negara telah mengakui Guaido sebagai pemimpin sah Venezuela. AS telah berjanji bakal membuat administrasi Maduro kekeringan pendapatan minyak setelah dia dilantik pada 10 Januari untuk masa jabatan kedua yang secara luas ditanggapi tidak sah.

Maduro mengatakan AS telah mempromosikan kudeta terhadapnya dan dia berjanji tetap menjabat sambil didukung Rusia dan China. Kedua negara itu telah mendanai pemerintahannya dan melawan usaha penolakan pemerintahannya itu di hadapan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). (fea)