AS Dakwa Bos Huawei Terkait Sanksi Iran

CNN Indonesia | Selasa, 29/01/2019 10:48 WIB
AS Dakwa Bos Huawei Terkait Sanksi Iran AS melayangkan tiga dakwaan terhadap Direktur Keuangan Huawei, Meng Wanzhou, terkait dugaan bisnis dengan Iran yang sedang menjadi target sanksi Washington. (Reuters/Alexander Bibik)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Kehakiman Amerika Serikat melayangkan tiga dakwaan terhadap Direktur Keuangan Huawei, Meng Wanzhou, terkait dugaan melakukan bisnis dengan Iran yang sedang menjadi target sanksi Washington.

Kementerian itu mengumumkan rangkaian dakwaan tersebut pada Senin (28/1). Selain tiga dakwaan tersebut, kementerian itu juga menjatuhkan 10 tuduhan lainnya atas Meng.

Tak hanya itu, Gedung Putih juga melayangkan 10 tuntutan terhadap raksasa telekomunikasi asal China itu atas pencurian teknologi robot dari rivalnya asal Jerman, T-Mobile.
"Kedua paket tuntutan itu mengungkapkan tindakan Huawei yang berani dan gigih untuk mengeksploitasi perusahaan-perusahaan AS dan lembaga keuangan, serta mengancam pasar global yang bebas dan adil," ucap Direktur Biro Investigasi Federal AS (FBI), Christopher Wray, pada Senin (29/1).


Kemelut antara AS -Huawei memicu ketegangan antara Washington dan Beijing, bahkan menyeret Ottawa di tengah-tengah konflik.

Meng ditangkap di Vancouver pada 1 Desember lalu atas permintaan AS. Meski telah bebas dengan jaminan, Meng diperkirakan akan diekstradisi ke AS.
Kanada kini berada di bawah tekanan China terutama setelah dua warganya ditahan Negeri Tirai Bambu. Penahanan itu dilihat sebagai bentuk balas dendam China terhadap Kanada karena menangkap dan berencana mengekstradisi Meng ke AS.

Dikutip AFP, pelaksana tugas Jaksa Agung AS, Matthew Whitaker, mengatakan permintaan ekstradisi akan dikirim sebelum 30 Januari. Sementara itu, Meng dijadwalkan akan disidang di AS pada 6 Februari.

Whitaker mengatakan bahwa sejauh ini seluruh dakwaan tak menunjukkan dugaan keterlibatan pemerintah China dalam kedua kasus tersebut.

"Namun, seperti yang saya katakan pada pejabat China sekitar Agustus lalu, Beijing harus meminta pertanggungjawaban warga dan perusahaan China atas kepatuhan mereka terhadap hukum," ucap Whitaker. (rds/has)