Malaysia Rilis Rencana Hapus Korupsi dalam Lima Tahun

Jakarta, CNN Indonesia -- Malaysia meluncurkan rencana lima tahun untuk memberantas korupsi di dalam pemerintahan, beberapa bulan setelah skandal korupsi 1MDB menjatuhkan pemerintahan sebelumnya.

Rencana yang diluncurkan Perdana Menteri Mahathir Mohamad ini mencakup sejumlah poin penting, di antaranya aturan proses penunjukan pemegang jabatan-jabatan penting.

Selain itu, kampanye ini juga mengharuskan anggota parlemen dan menteri untuk melaporkan aset mereka, juga memperkenalkan undang-undang baru untuk mengatur pendanaan dan lobi politik.

"Rencana ini merupakan pernyataan kuat dari pemerintah saat ini bahwa kami akan melacak dan menuntut para pelaku kejahatan di masa lalu, sementara para pelaku saat ini dan di masa depan akan menghadapi tindakan yang lebih keras," kata Mahathir sebagaimana dikutip Reuters.

Lihat juga: Bos Goldman Sachs Minta Maaf ke Malaysia Soal Skandal 1MDB

Aturan baru tentang pendanaan politik sendiri dianggap dapat mempengaruhi partai-partai oposisi, khususnya Organisasi Nasional Melayu Bersatu UMNO), partai yang pernah dipimpin oleh Mahathir, dan kemudian Najib Razak selama hampir satu dekade sebelum kejatuhannya dari kursi PM tahun lalu.

Najib kalah dalam pemilu bersejarah pada Mei tahun lalu, di tengah kekecewaan publik atas dugaan keterlibatan sang pemimpin dalam skandal korupsi 1MDB yang melibatkan uang hingga sekitar US$4,5 miliar.

Sejak pergantian kepemimpinan ini, Najib beserta istri dan sejumlah pejabat pemerintahannya didakwa dengan puluhan tuduhan kriminal terkait 1MDB. Mereka semua mengaku tidak bersalah.

Lihat juga: Mahathir Sebut Butuh Bukti Peran China di Skandal 1MDB

Tak hanya finansial, UMNO dan koalisi Barisan Nasional (BN) yang sudah memimpin Malaysia sejak merdeka pada enam dekade lalu juga dianggap merugikan negara dengan sistem patronase demi mengikat dukungan kaum Melayu.

UMNO dan PAS, sejumlah partai Islam Melayu yang juga oposisi, dilaporkan menerima dana dari 1MDB ini.

Akibatnya, Malaysia berada di peringkat 62 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi yang diterbitkan oleh Transparency International tahun lalu. (syf/has)