Airbnb Sampai TripAdvisor Berbisnis di Wilayah Ilegal Israel

CNN Indonesia | Rabu, 30/01/2019 21:36 WIB
Airbnb Sampai TripAdvisor Berbisnis di Wilayah Ilegal Israel Ilustrasi wisata di wilayah pendudukan Israel. (REUTERS/ Amir Cohen)
Jakarta, CNN Indonesia -- Organisasi pemantau hak asasi manusia, Amnesty International menyatakan sejumlah perusahaan pariwisata daring, seperti Airbnb hingga TripAdvisor, mendapat keuntungan dari bisnis di wilayah Palestina yang dicaplok Israel. Hal itu tercantum dalam laporan penyelidikan mereka setebal 94 halaman.

Seperti dilansir CNNIndonesia.com, Rabu (30/1), dari hasil laporan yang diunggah di situs Amnesty International menyatakan perusahaan penyedia layanan perjalanan dan wisata yang ikut berbisnis di kawasan pendudukan ilegal Israel adalah Airbnb, Booking.com, Expedia dan TripAdvisor. Mereka diangga mendukung terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap warga Palestina.

Dalam laporan berjudul "Destination: Occupation", Amnesty menyatakan perusahaan-perusahaanitu ikut menawarkan ratusan kamar dan kegiatan wisata di wilayah Palestina yang dicaplok Israel, termasuk di Yerusalem.


Amnesty International menyatakan kebijakan perusahaan pariwisata daring menawarkan paket wisata ke wilayah yang diduduki Israel secara tidak sah turut mendorong perluasan wilayah Negeri Zionis.

Selama ini dunia tidak mengakui sejumlah wilayah Palestina yang digusur dan kemudian diduduki oleh Israel karena merupakan pelanggaran hukum dan HAM. Namun, hasil temuan Amnesty menyatakan keempat perusahaan wisata itu terus beroperasi di wilayah Palestina yang diduduki Israel (OPT).

Salah satu kawasan pemukiman ilegal dan pusat pariwisata Israel yang tengah berkembang, Kfar Adumim, menjadi salah satu sorotan Amnesty. Wilayah itu terletak kurang dari dua kilometer dari desa Bedouin di wilayah Khan al-Ahmar, Palestina.

Amnesty menyatakan aparat Israel bahkan sudah siap meratakan desa Bedouin, karena tinggal mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung setempat. Perluasan pendudukan Israel hingga Kfar Adumim dan permukiman sekitarnya merupakan salah satu penyumbang utama pelanggaran HAM terhadap warga Palestina di desa Bedouin.

"Perampasan ilegal atas tanah Palestina oleh Israel dan perluasan permukiman di wilayah pendudukan telah menimbulkan penderitaan yang sangat besar, memaksa warga Palestina keluar dari rumah mereka sendiri, menghancurkan mata pencaharian mereka dan merampas hak-hak mereka atas kebutuhan dasar, seperti air minum," kata Direktur Isu Global Tematik Amnesty International, Seema Joshi.

Menurut Joshi, perusahaan wisata Airbnb, Booking.com, Expedia dan TripAdvisor memilih metode berbagi dan saling percaya di model bisnis mereka. Namun, pada saat yang sama berkontribusi terhadap pelanggaran HAM dengan melakukan bisnis di wilayah pendudukan Israel.

"Pemerintah Israel menggunakan industri pariwisata yang berkembang di wilayah pendudukan sebagai cara untuk melegitimasi keberadaan dan ekspansi mereka, dan perusahaan pemesanan online perjalanan berkontribusi memuluskan agenda tersebut," ujar Joshi.

"Sudah waktunya bagi perusahaan-perusahaan tersebut berpihak pada HAM dengan menarik semua iklan permukiman dan pariwisata di wilayah pendudukan. Kejahatan perang sama sekali bukanlah tujuan wisata," lanjut Joshi.

Keempat perusahaan yang disebut dalam dalam laporan Amnesty International memiliki daftar akomodasi di OPT, termasuk di Yerusalem Timur.

Misalnya, perusahaan Airbnb yang berbasis di Amerika Serikat saat ini memiliki lebih dari 300 properti di wilayah Palestina yang diduduki Israel.

Contoh lainnya, perusahaan TripAdvisor mendaftarkan lebih dari 70 objek wisata, tur, restoran, kafe, hotel, dan apartemen sewaan di wilayah Palestina yang diduduki Israel. Selain itu, perusahaan Booking.com, yang berkantor pusat di Belanda, mencantumkan 45 hotel dan penyewaan di wilayah tersebut.

Sebelum mempublikasikan laporannya, Amnesty International telah mengirim surat kepada keempat perusahaan tersebut dan memberikan masing-masing perusahaan kesempatan untuk menanggapi temuan laporan. Booking.com dan Expedia telah memberikan tanggapan.

Booking.com menyatakan mereka akan tetap beroperasi sesuai dengan aturan. Mereka berjanji tidak akan menyediakan layanan apapun di wilayah pendudukan ilegal Israel, sesuai dengan Laporan Tim Pencari Fakta PBB. Mereka juga menyatakan tidak bisa melarang orang-orang memesan atau tidak layanan di wilayah yang ditandai sebagai pemukiman ilegal Israel.

Sedangkan Expedia Group menyatakan mereka juga tidak bisa mengabaikan kontroversi itu. Mereka sudah menandai kawasan-kawasan layanan yang diduduki Israel secara ilegal, dan juga seluruh wilayah yang menjadi sengketa di dunia.

Hanya saja Airbnb dan TripAdvisor tidak memberikan tanggapan. (ayp/ayp)