Laporan dari Malaysia

Media Malaysia Sebut Pers Lebih Bebas Usai Najib Lengser

CNN Indonesia | Jumat, 15/02/2019 10:05 WIB
Media Malaysia Sebut Pers Lebih Bebas Usai Najib Lengser Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah media arus utama Malaysia mengaku kebebasan pers semakin longgar setelah mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak lengser dari jabatan karena kalah pemilihan umum pada Mei 2018 lalu.

Penasihat eksekutif editorial surat kabar Sinar Harian, Abdul Jalil Ali, mengatakan di bawah komando penerus Najib, PM Mahathir Mohamad, saat ini pemerintah Malaysia lebih terbuka terhadap media.

"Kebebasan pers di Malaysia memang tidak sebebas di Indonesia, tapi di bawah pemerintahan Mahathir kali kedua ini, media Malaysia menjadi lebih terbuka dan liberal. Pers tidak diusik atau diganggu jika meliput apa-apa," kata Jalil kepada 22 wartawan Indonesia yang tengah melawat kantor salah satu koran terbesar di Negeri Jiran itu, Kamis (14/2).
Meski lebih terbuka, media Malaysia tetap memiliki batasan dalam berkarya. Menurutnya, media tetap harus berimbang dan memberitakan setiap hal berdasarkan fakta yang kredibel dan berimbang.


Sebagai contoh, Jalil mengatakan saat ini kasus skandal korupsi lembaga investasi 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) sangat disorot oleh media Malaysia, bahkan media asing. 

Kasus itu menjerat Najib sebagai mantan orang nomor satu Malaysia. Kasus ini mencuat pertama kali sekitar 2015 lalu, setelah The Wall Street Journal melaporkan aliran dana sebesar US$700 juta dari 1MDB mengalir ke rekening pribadi Najib.
Saat Najib menjabat, aparat penegak hukum Malaysia mulai menyelidiki dugaan aliran dana gelap itu meski akhirnya mandek karena tekanan dari pemerintahan. Pemerintah pun membungkam media yang mengabarkan skandal korupsi tersebut.

Namun setelah pemilu Mei lalu, penyelidikan skandal korupsi 1MDB mulai digencarkan kembali. Aparat penegak hukum mulai memeriksa bahkan menjatuhkan dakwaan terhadap orang-orang yang diduga terlibat kasus korupsi terbesar dalam sejarah Malaysia ini, termasuk Najib.

"Saat ini, media tak diusik jika mau mengungkit soal-soal korupsi yang terjadi di pemerintah. Tapi tetap, media harus mengutamakan netralitas dan fakta, jangan asal main tuduh, memfitnah, apalagi membuat berita bohong," ucap Jalil.

"Pers itu diperlukan untuk membentuk opini masyarakat, tentunya untuk hal-hal yang positif."
Senada dengan Jalil, CEO Astro Awani Suhaimi Sulaeman, salah satu stasiun televisi Malaysia, menganggap media lebih bebas pasca Najib lengser.

Dia mengatakan saat ini media Malaysia bisa lebih bebas berekspresi dan memberitakan sesuatu yang berkaitan dengan pemerintah.

"Sekarang kita bisa bernafas lebih lega, tapi tetap ada beberapa aturan yang media tidak bisa terobos seperti halnya dalam meliput persidangan dan beberapa kasus lain yang berhubungan dengan rahasia negara karena ada undang-undangnya," kata Suhaimi kepada puluhan wartawan Indonesia yang juga berkunjung ke kantornya.

[Gambas:Video CNN]

Lawatan 22 wartawan Indonesia ke kantor dua media arus utama Malaysia ini sebagai bagian dari program Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia-Indonesia (ISWAMI) yang berlangsung pada 12-14 Februari.

Program tersebut digelar sebagai bentuk upaya penguatan hubungan antara asosiasi wartawan kedua negara.

Tak hanya melakukan kunjungan ke kantor-kantor media Malaysia, selama tiga hari para peserta juga diajak berdiskusi mengenai mempertahankan eksistensi media yang kredibel di tangan generasi milenial, di mana era digital mulai menggantikan media konvensional seperti surat kabar dan televisi. (rds/has)