China Akui Tahan Hampir 13 Ribu Orang di Xinjiang

CNN Indonesia | Senin, 18/03/2019 16:50 WIB
China Akui Tahan Hampir 13 Ribu Orang di Xinjiang Ilustrasi polisi di Xinjiang. (Reuters/Thomas Peter)
Jakarta, CNN Indonesia -- China mengakui telah menahan hampir 13 ribu orang di Xinjiang sejak 2014 sebagai bagian dari upaya deradikalisasi yang menargetkan umat Muslim.

"[Pemerintah] menghancurkan 1.588 geng kekerasan dan teroris, menahan 12.995 teroris, menyita 2.052 alat peledak, menghukum 30.645 orang atas aktivitas 4.858 aktivitas keagamaan ilegal, dan menghancurkan 345.229 kopo materi keagamaan ilegal," demikian pernyataan pemerintah China yang dikutip Reuters.

Menurut keterangan dalam buku putih itu, China menyatakan hanya sebagian kecil dari pihak yang mereka tahan akhirnya mendapatkan hukuman berat, seperti para pemimpin kelompok teror.


Buku putih itu juga mencatat 30 serangan di Xinjiang sejak 1990 hingga Desember 2016. Merujuk pada data tersebut, 458 orang tewas dan setidaknya 2.540 lainnya terluka akibat serangan para teroris.
Sementara para teroris diadili, pihak yang terpapar pemikiran ekstremis mendapatkan edukasi dan pelatihan untuk mengajarkan "kesalahan dalam kehidupan mereka."

Laporan yang terangkum dalam satu buku putih itu dirilis di tengah dugaan China menahan lebih dari satu juta minoritas Muslim untuk dijejali doktrin komunisme.

Kelompok penyintas Kongres Uighur Dunia pun menyangkal semua isi laporan dalam buku putih China yang dilansir pada Senin (18/3) ini.

"China jelas mengaburkan kebenaran. Operasi kontra-terorisme ini adalah alasan politik untuk menekan Uighur. Tujuan utama deradikalisasi ini adalah untuk memusnahkan kepercayaan, benar-benar perbuatan dosa," ucap juru bicara Kongres Uighur Dunia, Dilxat Raxit.

[Gambas:Video CNN]

Selama ini, pemerintah China memang dilaporkan kerap melakukan pelanggaran HAM secara massal dan sistematis terhadap kaum minoritas Muslim di Xinjiang.

Berdasarkan kesaksian korban, otoritas China terus melakukan penahanan massal sewenang-wenang terhadap Uighur dan minoritas Muslim lain di Xinjiang sejak 2014 lalu.

Di tengah kisruh ini, sejumlah anggota parlemen Amerika Serikat mendesak Presiden Donald Trump untuk mengambil tindakan tegas atas China, seperti sanksi.

Ketika ditanya soal sanksi, Duta Besar AS untuk PBB, Kelley Currie, mengatakan, "Kami selalu melihat segala mekanisme dan alat yang kami punya untuk mengidentifikasi yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM menjijikkan dan memastikan mereka tak dapat bepergian ke AS dan akses ke sistem finansial AS." (has/has)