Seperti dilansir Reuters, Selasa (26/3), kelompok pemantau Jaringan Asia untuk Pemilu Bebas (ANFREL) menyatakan menemukan dugaan kecurangan kalau pemilu kali ini cenderung menguntungkan kelompok pro militer. Apalagi, lanjut organisasi berbasis di Bangkok itu, junta militer dan kelompok oposisi sama-sama mengklaim unggul.
Menurut Vier, salah satu yang membuat banyak warga Thailand bertanya-tanya adalah mengapa Komisi Pemilihan Umum setempat berlarut-larut dalam menyampaikan hasil penghitungan suara. Namun, mereka menyangkal berbuat curang dan baru akan mengumumkannya Jumat mendatang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Calon perdana menteri dari Partai Pheu Thai, Sudarat Keyuraphan, menyatakan mereka saat ini sedang mendekati partai lain untuk membentuk koalisi.
Partai Palang Pracharat yang pro militer menyatakan juga akan membentuk koalisi. Mereka yakin akan menang dalam pemilihan umum 2019.
"Palang Pracharat akan berbicara dengan partai yang satu pemikiran dan dan ideologi yang sama untuk menggerakkan negara ke arah yang lebih baik," kata juru bicara Partai Palang Pracharat, Kobsak Pootrakool.
Salah satu partai yang kemungkinan besar bakal digandeng Partai Pheu Thai adalah Partai Kemajuan Masa Depan (FWP) yang dipimpin oleh pengusaha Thanathorn Juangroongruangkit.
Lihat juga:Pemilu Pertama Thailand usai Kudeta 2014 |
Partai Pheu Thai merupakan pendukung kakak beradik sekaligus mantan perdana menteri, Thaksin Shinawatra dan Yingluck Shinawatra. Mereka masih mempunyai basis pendukung yang kuat terutama di daerah pedesaan. (ayp)