Pejabat Militer dan Polisi Sri Lanka Dicopot Usai Teror Bom

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Sri Lanka, Maithripala Sirisena, menyatakan bakal merombak habis pimpinan angkatan bersenjata di negara itu usai serangan teror bom beruntun pada 21 April lalu. Tidak hanya itu, dia juga akan mencopot sejumlah pejabat kepolisian dan intelijen.

"Saya akan merombak panglima angkatan bersenjata dalam 24 jam. Sedangkan restrukturisasi militer dan kepolisian akan selesai dalam sepekan," kata Sirisena, seperti dilansir AFP, Rabu (24/4).

Lihat juga: Selandia Baru Bantah Teror Sri Lanka dan Christchurch Terkait

Keputusan itu menjadi buntut perselisihan politik antara pemimpin di negara itu. Pemerintah Sri Lanka kini saling menyalahkan akibat serangkaian teror bom yang merenggut nyawa 359 orang, dan melukai hampir 500 orang.

Laporan peringatan ancaman serangan teror dilaporkan sudah disampaikan pada 11 April lalu. Akan tetapi, Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe mengaku tidak diajak atau diberi laporan soal potensi ancaman itu.

Diduga hal ini adalah buntut dari perseteruan politik antara Sirisena dan Wickremesinghe. Saat itu Sirisena mengklaim Wickremesinghe bersekongkol untuk membunuhnya. Dia lantas mengangkat mantan pesaingnya di pemilu, Mahinda Rajapaksa, sebagai PM.

Lihat juga: India Terima Informasi Awal Bom Sri Lanka dari Tersangka ISIS

Akan tetapi, menurut oposisi, Sirisena mencopot Wickremesinghe karena menentang kebijakan ekonomi dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Sirisena dalam perang sipil yang berakhir pada 2009 silam.

Meski demikian, Wickremesinghe menggugat keputusan Sirisena ke Mahkamah Agung dan menang. Dia lantas memenangkan jajak pendapat di parlemen dan kembali menduduki jabatannya.

Pemerintah Sri Lanka menuduh kelompok radikal setempat, Jemaah Tauhid Nasional (NTJ). Namun, kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) mengklaim mereka bertanggung jawab atas aksi teror itu.

[Gambas:Video CNN]

Aparat Sri Lanka saat ini sudah menahan 40 orang yang diduga terlibat aksi teror, berbekal undang-undang darurat. Pemerintah juga menetapkan negara dalam keadaan darurat nasional.