Kepala Kepolisian Sri Lanka Tolak Mundur Usai Bom Paskah

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala kepolisian Sri Lanka, Pujith Jayasundara, dilaporkan menolak permintaan Presiden Maithripala Sirisena untuk mundur karena dianggap gagal mengantisipasi serangan bom beruntun pada Hari Paskah lalu.

"Ia menolak mengundurkan diri meski sudah diminta presiden," ujar seorang sumber kepada Reuters, Sabtu (27/4).

Lihat juga: Susul Menhan, Kepala Polisi Sri Lanka Mundur Usai Bom Paskah

Pernyataan sumber Reuters ini bertolak belakang dengan klaim Sirisena yang kemarin, Jumat (26/4), mengatakan bahwa Jayasundara sudah menyerahkan surat pengunduran diri.

Jayasundara sendiri tidak dapat dihubungi Reuters. Namun, pegawai di kantor kepolisian mengatakan bahwa Jayasundara tidak masuk, tapi belum mengajukan pengunduran diri.

Berdasarkan hukum Sri Lanka, hanya parlemen yang dapat mencopot kepala kepolisian dari jabatannya. Aturan ini dirancang untuk menghindari intervensi politik dalam tubuh kepolisian.

Lihat juga: Presiden Sri Lanka Anggap Pemerintah Lalai Cegah Teror Bom

Meski demikian, pada awal pekan ini Sirisena meminta Jayasundara dan Menteri Pertahanan, Hemesiri Fernando, untuk mundur karena tak gagal mengantisipasi serangan yang menewaskan 251 orang tersebut.

Klaim tersebut muncul tak lama setelah Fernando memutuskan untuk mengundurkan diri sesuai dengan permintaan Sirisena.

Fernando, yang juga menjabat sebagai kepala staf Sirisena, dilaporkan sudah mengantongi informasi mengenai ancaman serangan bom besar-besaran pada Hari Paskah sejak sepuluh hari sebelum tragedi tersebut terjadi.

Lihat juga: Peringatan Aksi Teror Sri Lanka Diduga Sengaja Disembunyikan

Menteri Badan Usaha Milik Negara, Lakshman Kiriella, mengatakan bahwa laporan ancaman serangan teror di sejumlah gereja dan hotel itu diterima dari intelijen India pada 4 April lalu.

Tiga hari kemudian, Sirisena menggelar rapat Dewan Keamanan karena dia bertanggung jawab dalam bidang itu. Namun, kata Kiriella, informasi itu justru tidak disebarkan ke pejabat lain. 

Perdana Menteri Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, sendiri mengaku tak pernah diajak mengikuti rapat penting tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Informasi itu kemudian menyebar di kalangan aparat keamanan pada 11 April, tapi tidak disikapi secara serius.

Wickremesinghe pun menuding ada pihak-pihak yang sengaja menyembunyikan informasi peringatan ancaman serangan oleh kelompok Zahran.

"Seseorang sengaja mengendalikan informasi ini. Dewan Keamanan sudah bermain politik. Ini harus diusut," kata Kiriella.  (has)