PBB Sebut Rakyat Korut Terpaksa Sogok Pejabat Supaya Aman

Jakarta, CNN Indonesia -- Praktik suap dilaporkan marak terjadi di Korea Utara. Menurut laporan Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), rakyat terpaksa menyogok para pejabat negara agar dapat bertahan dari penindasan yang terjadi.

Menurut laporan yang dikutip Reuters, Selasa (28/5), para pejabat Korut kerap memeras rakyat dan mengancam akan menahan mereka, terutama yang bekerja di sektor perekonomian informal.

Lihat juga: Trump Dukung Pernyataan Korut Sebut Joe Biden Sosok IQ Rendah

Selain itu, rakyat dari wilayah timur laut provinsi Ryanggang dan Hamgyong Utara menjadi target utama aksi pemerasan ini.

"Jika kamu memiliki uang, kamu dapat melarikan diri dari semuanya, termasuk menghindari pembunuhan," ungkap salah seorang warga yang berhasil melarikan diri ke Korea Selatan.

Tak sedikit dari warga yang menyogok penjaga perbatasan agar dapat menyeberang ke wilayah China.

Lihat juga: Korsel Yakin Pertemuan Ketiga Korut-AS Jadi End Game

Sementara itu, pemerintah Korut justru menyalahkan kondisi itu terjadi akibat sanksi dari PBB, terkait program rudal balistik sejak 2006 yang akhirnya memperburuk situasi kemanusiaan Korut saat ini.

Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet, membantah pembelaan Korut. Menurutnya, militer Korut lebih mengutamakan urusan persenjataan di tengah amburadulnya perekonomian negara.

"Saya khawatir bahwa fokus yang terus -menerus ditujukan pada isu nuklir akan mengalihkan perhatian kita dari kondisi HAM jutaan rakyat Korut yang sangat memprihatinkan," ujar Bachelet.

Bachelet juga mendesak pemerintah Korut untuk memberikan kebebasan bertindak bagi rakyatnya, serta mengimbau China agar tidak memulangkan warga Korut yang melarikan diri ke negaranya.

[Gambas:Video CNN]

Namun, pemerintah Korut menolak usulan tersebut dan justru menuduh laporan PBB memiliki motivasi politik dengan tujuan yang jahat. (ajw/ayp)