Serikat Jurnalis Hong Kong Demo Protes Kekerasan Polisi

Jakarta, CNN Indonesia -- Sebanyak tujuh perhimpunan wartawan Hong Kong menggelar aksi jalan kaki diam pada Minggu (14/7) kemarin. Mereka menyatakan hal itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap aparat kepolisian yang bersikap kasar terhadap para jurnalis yang meliput gelombang unjuk rasa selama beberapa waktu belakangan.

Seperti dilansir Reuters, Senin (15/7), para jurnalis melakukan aksi itu dengan cara jalan kaki dari sebuah taman di dekat daerah pusat pemerintahan Admiralty menuju kantor kepolisian Hong Kong. Mereka membawa sejumlah spanduk bertuliskan 'Setop kekerasan polisi, jaga kebebasan pers' serta 'lindungi pilar keempat kita'.

Lihat juga: Pedemo Hong Kong Geruduk Toko Pedagang Asal China

"Aksi ini dilakukan para reporter yang meliput peristiwa besar dihadapkan kepada polisi yang bersikap berlebihan kepada para wartawan. Karena hal itu kami melakukan aksi dengan cara ini," kata Ketua Perhimpunan Wartawan Ming Pao, Wendy Yu (25).

Sejumlah jurnalis Hong Kong mengaku mengalami perlakuan buruk dari polisi ketika hendak meliput aksi unjuk rasa besar-besaran di Hong Kong. Mereka mengatakan diusir, didorong, dicaci bahkan ada yang kena pukul pentungan polisi.

Menurut para wartawan, jika kondisi itu terus berlangsung maka akan mengancam kerja mereka dan menyulitkan fungsi kendali terhadap kepolisian.

Lihat juga: Aktivis Hong Kong Berencana Geruduk Bank of China

Hingga saat ini diperkirakan kepolisian Hong Kong menahan sekitar 72 orang terkait aksi unjuk rasa.

Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, mengklaim pembahasan RUU Ekstradisi sudah 'mati'. Namun, para pegiat masih mencurigai pemerintah karena belum ada pernyataan resmi apakah pembahasan beleid itu dibatalkan di tingkat legislatif.

RUU ekstradisi ini menjadi polemik karena memungkinkan tersangka satu kasus diadili di luar negeri, termasuk China.

[Gambas:Video CNN]

Proposal aturan ini menyulut amarah warga Hong Kong karena khawatir akan sistem peradilan di China yang kerap bias dan dipolitisasi. Pemerintah setempat sudah berjanji menghentikan pembahasan RUU itu. (ayp/ayp)