Aktivis Hong Kong Demo Berujung Bentrok di Dalam Mal

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekitar 10 ribu aktivis Hong Kong kembali terlibat bentrok dengan aparat kepolisian saat demonstrasi pada Minggu (14/7) kemarin. Insiden itu terjadi di dalam sebuah pusat perbelanjaan di perbatasan dengan China.

Seperti dilansir AFP, Senin (15/7), aparat kepolisian satuan anti huru-hara dikerahkan untuk menghalau para pengunjuk rasa yang berdemonstrasi hingga ke dalam Mal Sha Tin yang berada dekat pelabuhan setempat. Bentrokan itu terjadi pada malam hari.

Lihat juga: Serikat Jurnalis Hong Kong Demo Protes Kekerasan Polisi

Sejak sore waktu setempat para pengunjuk rasa memblokir jalan dan perempatan di kawasan itu dengan membentuk barikade dari pagar besi, dan berhadap-hadapan selama beberapa jam dengan polisi. Polisi lantas bergerak mendesak para demonstran pergi.

Para pengunjuk rasa lantas lari ke dalam Mal Sha Tin. Aparat kepolisian menggunakan semprotan merica dan pentungan untuk menghalau massa demonstran.

Polisi beralasan mereka terpaksa bertindak keras karena diserang menggunakan ketapel dari lantai atas mal yang penuh dengan gerai barang-barang mahal itu. Alhasil bentrokan tak terelakkan.

Lihat juga: Pedemo Hong Kong Geruduk Toko Pedagang Asal China

Sejumlah pengunjuk rasa ditangkap. Tak sedikit pula aparat kepolisian yang terluka. Bentrokan selesai ketika massa demonstran pergi sekitar pukul 22.00 waktu setempat.

Sudah sebulan lebih Hong Kong bergejolak. Tuntutan para pengunjuk rasa kini juga melebar, dari semula hanya menuntut pembatalan pembahasan Rancangan Undang-Undang Ekstradisi.

Kini para aktivis mendesak reformasi pemerintahan serta mempertahankan kebebasan berpendapat di Hong Kong. Mereka juga menuntut RUU Ekstradisi dibatalkan seluruhnya, menggelar penyelidikan mandiri atas dugaan kekerasan polisi, pengampunan kepada para aktivis yang ditangkap, serta meminta pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, turun dari jabatannya.

[Gambas:Video CNN]

Dalam perjanjian penyerahan kedaulatan dari Inggris pada 1997, China berjanji untuk membiarkan sistem pengadilan dan kebebasan berpendapat di Hong Kong. Namun, para pegiat setempat menyatakan selama 22 tahun ini ada kecenderungan China ingin semakin menancapkan pengaruh dan tidak menghormati perjanjian yang mereka buat sebelumnya. (ayp)