Junta Militer Thailand Resmi Dibubarkan

Jakarta, CNN Indonesia -- Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-o-cha, secara resmi membubarkan pemerintahan junta militer pada Senin (15/7). Keputusan itu mengakhiri rezim yang mengambil alih kekuasaan dengan mengkudeta pemerintahan mantan PM Yingluck Shinawatra pada 2014 silam.

"Thailand saat ini adalah negara demokratik penuh dengan sistem monarki konstitusional, beserta parlemen yang dipilih rakyat," kata Prayut dalam pidato yang disiarkan secara nasional dari ibu kota Bangkok, seperti dilansir Reuters, Selasa (16/7).

Lihat juga: PM Thailand Perintahkan Pembubaran Junta, Militer Tetap Kuat

Dalam pidato kenegaraan itu, Prayut menyatakan dia akan menjalankan amanat undang-undang dasar dengan didukung oleh partai pro militer, Palang Pracharat. Walau demikian, dalam aturan baru yang dibuat di era junta, militer menunjuk orang-orang yang duduk menjadi perwakilan di majelis tinggi.

Aturan itu sudah dikritik habis jauh-jauh hari oleh politikus sipil karena dianggap memberi ruang bagi militer untuk terlibat dalam politik.

Prayut lantas memuji-muji pemerintahan junta yang dia anggap berprestasi di banyak bidang. Mulai dari menekan pencurian ikan, perdagangan orang, hingga menyelamatkan 12 anak dan pelatih tim sepakbola yang terjebak di gua tahun lalu.

Menurut Prayut, militer terpaksa turun tangan mengambil alih kekuasaan dengan alasan setelah pemilihan umum 24 Maret 2014 terjadi gejolak politik yang cenderung mengarah kepada kerusuhan. Menurut dia militer harus bersikap mengakhiri aksi unjuk rasa selama enam bulan yang diikuti oleh bentrokan.

Lihat juga: Eks Pemimpin Junta Militer Thailand Resmi Terpilih Jadi PM

Kini Prayut menjanjikan akan mencabut seluruh kewenangan pemerintah junta militer.

"Seluruh permasalahan akan diselesaikan dengan cara demokratis tanpa perlu melibatkan kekuatan lain," ujar Prayut.

Pekan lalu Prayut menggunakan kewenangan junta militer untuk mencabut segala larangan pemberitaan di seluruh media massa setempat. Dia juga menghidupkan kembali pengadilan sipil dan mengalihkan perkara-perkara pidana yang sebelumnya disidangkan di mahkamah militer. Namun, dia tetap membiarkan aparat keamanan berwenang menangkap tanpa syarat dan menggeledah tanpa izin.

Raja Thailand, Rama X Vajiralongkorn, pekan lalu merestui pemerintahan Prayut yang dibentuk dari koalisi 19 partai. Meski demikian, posisi pemerintah bukan mayoritas di parlemen.

Lihat juga: Partai Pro Militer Unggul, Oposisi Sebut KPU Thailand Curang

Prayut dan kabinet yang dibentuknya bakal disumpah hari ini. Sedangkan anggota parlemen baru diambil sumpah pada pekan depan.

Selama 15 tahun belakangan, sudah terjadi dua kali kudeta di Thailand. Pertarungan politik yang terjadi adalah kelompok oposisi sipil yang meraih dukungan dari penduduk di kalangan pedesaan melawan rezim yang didukung oleh kerajaan dan militer. (ayp/ayp)