Militer dan Kelompok Sipil Sudan Sepakat Berbagi Kekuasaan

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Dewan Militer dan kelompok pro demokrasi Sudan akhirnya sepakat berdamai dan meneken kesepakatan pembagian kekuasaan. Momen diharapkan mengakhiri perselisihan kedua belah pihak setelah kudeta terhadap mantan Presiden Omar al Bashir pada April lalu.

Seperti dilansir Associated Press, Rabu (17/7), penandatanganan kesepakatan antara kedua belah pihak dilakukan hari ini di Ibu Kota Khartoum. Sedangkan pembukaan undang-undang dasar sedang disusun dan diperkirakan akan selesai dalam beberapa hari ke depan.

Lihat juga: Bentrok Saat Demo Besar, Tujuh Warga Sudan Tewas

Aksi kudeta terhadap Omar dilakukan di tengah-tengah gelombang demonstrasi yang telah berjalan sejak Desember 2018 lalu.

Unjuk rasa besar-besaran dimulai pada 19 Desember 2018, ketika Omar al-Bashir memutuskan menaikkan harga roti tiga kali lipat. Gelombang unjuk rasa lantas menyebar ke penjuru Sudan dan mendesaknya mundur setelah tiga dasawarsa berkuasa.

Sejak militer mengkudeta Omar pada April lalu, mereka menolak mengizinkan pemerintah sipil mengambil alih pemerintahan. Mereka berkeras memberikan masa transisi sebelum menyerahkan kekuasaan ke tangan sipil.

[Gambas:Video CNN]

Proses perundingan antara kedua kelompok ini pada sempat buntu. Oposisi menolak pemerintahan militer karena mengulangi masa pemerintahan Al-Bashir selama tiga dasawarsa yang juga dimulai dengan kudeta.

Kelompok sipil juga khawatir aspirasi supremasi pemerintahan sipil tidak terwujud dan cemas akan bernasib sama dengan negara tetangga mereka, Mesir. (ayp)