Demonstran Hong Kong Rusak Kantor Penghubung China

Jakarta, CNN Indonesia -- Aksi unjuk rasa di Hong Kong pada akhir pekan kemarin kembali berakhir dengan bentrokan. Kali ini pengunjuk rasa mencoret-coret gedung Kantor Penghubung China, dan diduga ada pihak-pihak yang dengan sengaja mengerahkan anggota geng untuk menyerang para demonstran.

Seperti dilansir Reuters, Senin (22/7), para demonstran menyerbu Kantor Penghubung China di pusat kota dan mencoret-coret tembok, serta melemparkan telur busuk serta cat hitam ke arah gedung. Polisi lantas bertindak keras dengan melepaskan tembakan peluru karet dan gas air mata untuk membubarkan massa.

Lihat juga: Unjuk Rasa Anti Pemerintah Kembali Terjadi di Hong Kong

Gelombang aksi unjuk rasa ini sudah terjadi selama enam pekan, yang mulanya untuk menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang Ekstradisi. Meski pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, mengklaim proses legislasi itu sudah berhenti, tetapi tidak ada bukti hal itu benar-benar dibatalkan.

Tuntutan aksi demo juga meluas karena massa meminta Carrie Lam mundur, mendesak polisi membebaskan sejumlah aktivis yang tertangkap, serta mengusut dugaan kekerasan aparat terhadap warga sipil dan memberikan amnesti.

Di sisi lain, sekelompok massa berbaju putih menyerang para demonstran antipemerintah di sejumlah tempat. Diduga kuat mereka adalah kelompok preman yang dibayar untuk membuat gentar pengunjuk rasa pro demokrasi.

Lihat juga: Demonstran RUU Ekstradisi Hong Kong Cari Suaka ke Taiwan

Salah satu kejadian penyerangan terhadap para demonstran terekam di daerah Yuen Long, Distrik New Territories dekat perbatasan dengan China. Wilayah itu terkenal sebagai sarang preman dan bandit.

Kelompok orang tidak dikenal itu mengenakan kaus putih dan membawa batang kayu atau bambu kemudian menyerang para demonstran yang membawa payung dan mengenakan kaus hitam. Peristiwa serupa juga terjadi pada unjuk rasa besar-besaran lima tahun lalu.

[Gambas:Video CNN]

Dalam perjanjian penyerahan kedaulatan dari Inggris pada 1997, China berjanji untuk membiarkan sistem pengadilan dan kebebasan berpendapat di Hong Kong. Namun, para pegiat setempat menyatakan selama 22 tahun ini ada kecenderungan China ingin semakin menancapkan pengaruh dan tidak menghormati perjanjian yang mereka buat sebelumnya. (ayp)