FOTO : Aktivis Hong Kong Serbu Kantor Perwakilan China

REUTERS, CNN Indonesia | Senin, 22/07/2019 15:00 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Aktivis Hong Kong dan polisi setempat kembali terlibat bentrok dalam unjuk rasa. Kali ini massa merusak kantor perwakilan pemerintah China.

Massa pengunjuk rasa di Hong Kong kembali berdemo sepanjang akhir pekan lalu. Mereka tetap menuntut pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, mundur. (REUTERS/Tyrone Siu)
Massa demonstran Hong Kong kembali menutup kawasan pusat kota dan membuat kegiatan di akhir pekan lumpuh. Sudah enam pekan gelombang unjuk rasa membuat wilayah bekas jajahan Inggris itu bergolak. (REUTERS/Tyrone Siu)
Aksi unjuk rasa kemarin kembali berakhir bentrok antara massa demonstran dan polisi antihuru-hara. (Anthony WALLACE / AFP)
Polisi lantas bertindak keras dengan melepaskan tembakan peluru karet dan gas air mata untuk membubarkan massa. (REUTERS/Edgar Su)
Kerusuhan dalam unjuk rasa di Hong Kong seolah menjadi lazim yang diawali dengan aksi menentang pembahasan RUU Ekstradisi. (REUTERS/Edgar Su)
Tuntutan para pedemo juga meluas yakni meminta polisi membebaskan para aktivis, hingga mendorong penyelidikan mandiri atas dugaan kekerasan oleh aparat terhadap warga sipil selama protes berlangsung. (REUTERS/Edgar Su)
Anti-extradition demonstrators are seen a barricade, after a march to call for democratic reforms in Hong Kong, China July 21, 2019. REUTERS/Edgar Su TPX IMAGES OF THE DAY
Para demonstran menyerbu Kantor Perwakilan China di pusat kota dan mencoret-coret tembok, serta melemparkan telur busuk serta cat hitam ke arah gedung. (Vivek Prakash / AFP)Sejumlah
Di sisi lain, sekelompok massa tak dikenal berbaju putih menyerang para demonstran antipemerintah di sejumlah tempat. Diduga kuat mereka adalah kelompok preman yang dibayar untuk membuat gentar pengunjuk rasa pro demokrasi. (REUTERS/Tyrone Siu)
Penyerangan demonstran oleh massa tidak dikenal juga terjadi lima tahun lalu, saat ratusan ribu rakyat Hong Kong menduduki jalanan selama beberapa bulan, yang dikenal dengan 'Gerakan Payung'. (REUTERS/Tyrone Siu)