RI-Vietnam Percepat Perundingan Zona Ekonomi Eksklusif

Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesia dan Vietnam sepakat mempercepat perundingan batas maritim Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) kedua negara, yang selama ini masih tumpang tindih. Hal itu dilakukan guna mencegah terulangnya insiden kapal nelayan yang dianggap menerobos wilayah masing-masing negara.

Melalui pernyataan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menlu Vietnam, Pham Binh Minh, menggelar pertemuan bilateral terkait masalah ini di sela-sela Pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN di Bangkok, Thailand, pada Selasa (30/7).

Lihat juga: Soal Batas Laut, RI Sepakat dengan Filipina dan Desak Vietnam

Di saat bersamaan, pertemuan yang lebih teknis antara pejabat kementerian terkait kedua negara juga dilangsungkan di Jakarta untuk mempercepat penyelesaian sengketa wilayah perairan ini.

"Kedua Menlu sepakat mengenai perlunya disegerakan penyelesaian penyusunan Provisional Arrangement (PA) untuk mengatur sementara wilayah tumpang tindih guna menghindari kemungkinan munculnya insiden kapal-kapal nelayan di wilayah tumpang tindih," bunyi pernyataan Kemlu RI yang diterima CNNIndonesia.com pada Rabu (31/7) kemarin.

Indonesia dan Vietnam memang masih memiliki klaim perbatasan maritim yang tumpang tindih, terutama di sekitar perairan Kepulauan Natuna dan utara Kalimantan.

Selama ini, kapal Vietnam juga kerap menerobos wilayah perairan Indonesia. Sejak Oktober 2014 hingga Mei 2019, sebanyak 294 atau hampir 57 persen kapal asing yang dimusnahkan otoritas Indonesia berasal dari Vietnam.

Lihat juga: Kapal TNI AL Ditabrak di Natuna, Menhan Protes ke Vietnam

Yang terbaru, kapal perang Indonesia, KRI Tjiptadi-381, ditabrak oleh kapal pengawas perikanan Vietnam di perairan Natuna Utara pada April lalu.

Tak hanya menabrak KRI Tjiptadi-381, kapal pengawas Vietnam itu juga disebut sengaja menabrak kapal ilegal bernomor lambung BD 979 yang sedang ditunda KRI Tjiptadi-381. Akibatnya kapal ikan Vietnam itu bocor dan tenggelam.

Selain isu batas maritim, Retno dan Pham Binh juga mendiskusikan situasi di Laut China Selatan. Meski Indonesia tak memiliki klaim dalam sengketa Laut China Selatan, Retno menegaskan bahwa seluruh negara di kawasan dan pihak terkait harus bisa menjaga perdamaian dan stabilitas di perairan jalur utama perdagangan itu.

(rds/ayp)