Dilansir CNN, Zarif mengatakan dalam sebuah konferensi pers pada Senin (5/8) kemarin bahwa ia sempat bertemu dengan sejumlah senator dan anggota kongres AS dalam kunjungannya ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bulan lalu.
Zarif mengaku sempat diberi tahu bahwa akan terbebas dari sanksi jika mau menerima undangan ke Gedung Putih.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:AS Jatuhkan Sanksi kepada Menlu Iran |
"Memboikot menteri luar negeri suatu negara berarti negosiasi anda (AS) gagal," kata Zarif.
Zarif juga menambahkan bahwa pendekatan yang telah dilakukan AS setiap harinya berakhir pada kegagalan perundingan.
"AS belum memenangi perang apa pun di zaman modern ini dan itulah mengapa mereka terpaksa menggunakan sanksi-sanksi dan pemboikotan terhadap institusi dan organisasi Iran," ucap dia.
Sementara itu, juru bicara pemerintahan Iran, Ali Rabiei, mengatakan pada Minggu (4/8) pekan lalu bahwa undangan Gedung Putih itu ditengahi oleh Senator Rand Paul, yang ditunjuk Presiden Trump sebagai perantara antara Iran dan AS.
Kepada CNN, Trump mengatakan, "Rand bertanya kepada saya apakah dia bisa ikut terlibat. Saya bilang ya."
Seperti dilansir CNN, AS juga telah mengirim pasukan ke kawasan Teluk serta mengirimkan armada kapal induk yang mengangkut jet tempur penyerang, pengebom dan setidaknya 1.000 pasukan tambahan.
Sementara itu, Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin, sebelumnya sempat mengatakan, "Zarif melaksanakan agenda yang ceroboh dari Pemimpin Tertinggi Iran, dan dia adalah juru bicara utama rezim Iran di seluruh dunia."
"AS sedang mengirim pesan yang jelas kepada rezim Iran di mana perilaku mereka (Iran) baru-baru ini sungguh tidak dapat diterima," ujar Mnuchin dalam pernyataannya.
Saluran televisi Iran, Press TV, juga melaporkan bahwa juru bicara pemerintah Iran, Ali Rabiei menekankan posisi Zarif sebagai kepala kebijakan luar negeri, diplomasi dan diplomasi keamanan.
[Gambas:Video CNN]
"Apakah itu tidak berisiko bagi pemerintah untuk secara terus-menerus mengklaim terbuka bagi negosiasi dan kemudian memberikan sanksi kepada Menteri Luar Negeri suatu negara yang diundang untuk mengadakan perundingan?" kata Rabiei. (ajw/ayp)