Amnesty International Minta Setop Aksi Rasial ke Warga Papua
CNN Indonesia
Senin, 19 Agu 2019 20:23 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kelompok pemerhati hak asasi manusia Amnesty International mendesak agar tindakan refresif dan diskriminatif berbau rasial terhadap warga Papua dihentikan.
Pernyataan itu diutarakan Amnesty menyusul pengepungan asrama mahasiswa dan penahanan 43 pelajar Papua di Surabaya pada akhir pekan lalu hingga memicu demonstrasi yang berlangsung rusuh di Manokwari dan Jayapura hari ini, Senin (18/9).
Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menuturkan, penangkapan puluhan mahasiswa Papua di Surabaya dan kerusuhan di Manokwari serta Jayapura hari ini "memperlihatkan bagaimana aparat negara dan kelompok non-negara melakukan tindakan diskriminatif bernuansa rasial" terhadap warga Papua.
Usman menyayangkan sikap polisi yang "membiarkan lontaran kata-kata bernada penghinaan rasial seperti menyebut orang Papua sebagai monyet, anjing, dan babi" selama penangkapan berlangsung.
"Ironisnya, aparat justru ikut mengepung asrama dan melakukan penggunaan kekuatan yang berlebihan dengan menembakkan gas air mata, mendobrak pintu gerbang asrama dan melakukan penangkapan sewenang-wenang," kata Usman melalui pernyataan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com pada Senin (19/8).
Penahanan 43 mahasiswa Papua bermula ketika sekelompok anggota ormas mengepung Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya pada Jumat (16/8) malam. Pengepungan asrama itu dipicu setelah sejumlah foto bendera merah putih yang dirusak di depan asrama beredar di beberapa grup WhatsApp.
[Gambas:Video CNN]
Polisi sempat mengimbau masyarakat pengepung untuk mundur. Namun, keesokan harinya, 17 Agustus, polisi mencoba masuk dan melepaskan gas air mata ke dalam asrama tersebut. Setidaknya 43 mahasiswa di dalam asrama itu kemudian diamankan.
Usman menganggap tindakan Polri tersebut melanggar aturan internal seperti, Peraturan Kapolri No 1/2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.
"Apalagi mengingat mahasiswa dalam asrama tidak melakukan aksi perlawanan atau menyerang aparat yang membahayakan jiwa petugas atau orang lain. Kasus seperti ini bukan pertama kali terjadi di Surabaya. Sayangnya, tidak ada tindakan dari aparat keamanan dan pemerintah setempat untuk menghentikannya," kata Usman.
Lebih lanjut, Usman menuturkan pihaknya percaya tindakan represif dan kebencian rasial terhadap orang-orang Papua bisa memicu eskalasi kekerasan dan kekejaman yang akan merugikan warga Indonesia.
Sementara itu Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengakui kerusuhan di Manokwari, dipicu insiden penyerangan dan pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, dan kejadian di Malang.
Menurut Tito, apa yang terjadi di Surabaya dan Malang sebenarnya hanya peristiwa kecil. Namun ada oknum tertentu yang memanfaatkan untuk memicu kerusuhan yang lebih besar lagi dengan menyebarkan informasi tak benar atau hoaks di media sosial.
Wali Kota Malang Sutiaji mewakili Pemerintah Kota Malang juga menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas bentrokan yang terjadi pada Kamis (15/8) antara sekelompok warga Kota Malang dengan mahasiswa asal Papua saat akan menyampaikan pendapat di Balai Kota Malang.
Sutiaji mengatakan bentrokan yang terjadi antara sekelompok warga Kota Malang dengan mahasiswa asal Papua tersebut berawal dari kesalahpahaman antara kedua pihak. (rds/dea)
Pernyataan itu diutarakan Amnesty menyusul pengepungan asrama mahasiswa dan penahanan 43 pelajar Papua di Surabaya pada akhir pekan lalu hingga memicu demonstrasi yang berlangsung rusuh di Manokwari dan Jayapura hari ini, Senin (18/9).
Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menuturkan, penangkapan puluhan mahasiswa Papua di Surabaya dan kerusuhan di Manokwari serta Jayapura hari ini "memperlihatkan bagaimana aparat negara dan kelompok non-negara melakukan tindakan diskriminatif bernuansa rasial" terhadap warga Papua.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ironisnya, aparat justru ikut mengepung asrama dan melakukan penggunaan kekuatan yang berlebihan dengan menembakkan gas air mata, mendobrak pintu gerbang asrama dan melakukan penangkapan sewenang-wenang," kata Usman melalui pernyataan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com pada Senin (19/8).
Penahanan 43 mahasiswa Papua bermula ketika sekelompok anggota ormas mengepung Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya pada Jumat (16/8) malam. Pengepungan asrama itu dipicu setelah sejumlah foto bendera merah putih yang dirusak di depan asrama beredar di beberapa grup WhatsApp.
[Gambas:Video CNN]
Polisi sempat mengimbau masyarakat pengepung untuk mundur. Namun, keesokan harinya, 17 Agustus, polisi mencoba masuk dan melepaskan gas air mata ke dalam asrama tersebut. Setidaknya 43 mahasiswa di dalam asrama itu kemudian diamankan.
Usman menganggap tindakan Polri tersebut melanggar aturan internal seperti, Peraturan Kapolri No 1/2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.
"Apalagi mengingat mahasiswa dalam asrama tidak melakukan aksi perlawanan atau menyerang aparat yang membahayakan jiwa petugas atau orang lain. Kasus seperti ini bukan pertama kali terjadi di Surabaya. Sayangnya, tidak ada tindakan dari aparat keamanan dan pemerintah setempat untuk menghentikannya," kata Usman.
Lihat juga:Media Asing Soroti Kerusuhan di Papua |
Lebih lanjut, Usman menuturkan pihaknya percaya tindakan represif dan kebencian rasial terhadap orang-orang Papua bisa memicu eskalasi kekerasan dan kekejaman yang akan merugikan warga Indonesia.
Sementara itu Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengakui kerusuhan di Manokwari, dipicu insiden penyerangan dan pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, dan kejadian di Malang.
Menurut Tito, apa yang terjadi di Surabaya dan Malang sebenarnya hanya peristiwa kecil. Namun ada oknum tertentu yang memanfaatkan untuk memicu kerusuhan yang lebih besar lagi dengan menyebarkan informasi tak benar atau hoaks di media sosial.
Wali Kota Malang Sutiaji mewakili Pemerintah Kota Malang juga menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas bentrokan yang terjadi pada Kamis (15/8) antara sekelompok warga Kota Malang dengan mahasiswa asal Papua saat akan menyampaikan pendapat di Balai Kota Malang.
Sutiaji mengatakan bentrokan yang terjadi antara sekelompok warga Kota Malang dengan mahasiswa asal Papua tersebut berawal dari kesalahpahaman antara kedua pihak. (rds/dea)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK